Marzuki Dinilai Kalah dari Nazaruddin  

Reporter

Editor

Anton William

Rabu, 13 November 2013 12:45 WIB

Marzuki Alie. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, menilai Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie masih terjebak dengan kultur saling melindungi kejahatan yang dilakukan sesama anggota parlemen.

Marzuki diminta mengikuti jejak bekas rekannya di Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang berani buka-bukaan soal penyimpangan politikus Senayan. “Yang berhasil keluar dari kebiasaan itu Nazaruddin, karena dia banyak ngomong soal begitu,” kata Uchok ketika dihubungi, Rabu, 13 November 2013.

Uchok mengatakan, Marzuki akan mencederai diri sendiri jika tak mengungkapkan nama-nama anggota Dewan yang menerima suap dari PT Adhi Karya terkait pembangunan gedung DPR. Apalagi, katanya, Marzuki tengah mengikuti konvensi Partai Demokrat yang salah satu tujuannya menggenjot elektabilitas Partai Mercy. “Kasihan dia terus jadi tertuduh kalau tidak ngomong ke publik,” ujarnya.

Sebelumnya, Marzuki menyebut ada satu anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang terlibat dalam proyek gedung DPR. Namun, Marzuki enggan menyebut nama yang dia maksud. Dia beralasan tak mau menjelek-jelekkan orang lain.

Proyek pembangunan gedung DPR direncanakan sejak tahun 2008, tapi tender pembangunannya dimulai 14 Maret 2011. Pembangunan gedung setinggi 36 lantai itu semula menelan biaya Rp 1,8 triliun, tapi belakangan turun menjadi Rp 1,16 triliun. Akibat protes publik, proyek pembangunan dibatalkan.

Meski proyek belum dimulai, sejumlah anggota Dewan kadung menerima duit sogokan dari PT Adhi Karya, salah satu perusahaan yang ingin mendapatkan proyek itu. Suap itu diketahui Marzuki, yang ketika itu juga bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Marzuki mengaku ada aliran dana yang mengalir ke anggota BURT. Meski demikian, hingga kini Marzuki menolak menyebutkan anggota Dewan yang terlibat suap.

NURUL MAHMUDAH



Berita Terpopuler
5 Anak Pejabat yang Berurusan dengan Aparat

Misteri Bungker Kuno di Solo Mulai Terkuak

Adiguna di Rumah Indriani Sebelum Bertemu Flo

Dituding Peras Mandiri, Ini Jawaban Tempo

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

50 menit lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

16 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya