10 Pasangan Ditetapkan Jadi Calon Wali Kota Padang

Reporter

Rabu, 28 Agustus 2013 20:40 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Padang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat resmi menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang, yang akan bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 30 Oktober 2013.

Penetapan jumlah kandidat wali kota untuk periode 2013-2018 itu, diputuskan melalui rapat pleno hasil verifikasi persyaratan calon wali kota dan wakil wali kota Padang, di Kantor KPU Padang, Rabu 28 Agustus 2013.

"Semua calon lulus verifikasi dan sah menjadi peserta Pilkada sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Padang," ujar Ketua KPU Padang Alison.

Menurut Alison, awalnya ada 13 pasangan yang mendaftar ke KPU. Namun, tiga pasangan dari jalur perseorangan gugur lantaran tidak mencukupi persyaratan dukungan. "Saat ini ada tujuh pasang dari jalur perseorangan dan tiga dari partai politik," ujarnya.

Calon dari jalur perseorangan adalah Ibrahim-Nardi Gusman, Kandris-Indra Dwipa, Indra Jaya-Yefri Hendri Darmi dan Desril Ayunda-James Heliward. Lalu, Asnawi Bahar-Surya Budhi, Maigus Nasir-Armalis dan Syamsuar Syam-Mawardi Nur.

Kemudian, anggota DPD RI, Emma Yohana berpasangan dengan Wahyu Iramana Putra yang diusung Partai Bulan Bintang dan Partai Golkar. Calon inkumben, Mahyeldi Ansyarullah yang berduet dengan mantan Sekretaris Daerah Kota Padang Emzalmi, diusung Partai Keadalian Sejahtera (PKS). Lalu, anggota DPR RI Muhammad Iclas El Qudsi berpasangan dengan Ketua DPC Demokrat Januardi Sumka dari Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

KPU Padang akan mengundi nomor urut sepuluh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini pada 1 September. "Untuk kampanye akan diselenggarakan pada pertengahan Oktober nanti," ujarnya.

ANDRI EL FARUQI

Terpopuler:
Kasus Sisca Yofie, Dokter Forensik Tersinggung
Lurah Susan: No Comment!
Pendemo Mulai Datangi Kantor Lurah Susan
Jokowi Bagian Strategi Politik PDIP di Pemilu 2014
Casillas Tak Main Lagi, Ini Kata Ancelotti

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya