TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan wujud nyata dari implementasi Indonesia sebagai negara hukum dan negara keadilan. Yakni, negara yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan serta kesamaan di hadapan hukum.
"Harus kami akui, selama ini pemberian bantuan hukum belum banyak menyentuh masyarakat miskin," kata SBY saat membuka Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum Tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2013. Ia mengajak jajaran pemerintahan untuk introspeksi. "Masyarakat miskin masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan."
Karena itu, menurut SBY, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. "Peraturan pemerintah ini merupakan acuan dari penyelenggaraan bantuan hukum di negara kita," ujar SBY.
Presiden mengapresiasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta instansi terkait yang telah mempersiapkan regulasi lainnya untuk mengimplementasikan undang-undang tentang bantuan hukum itu. Ia berharap keadilan tak lagi hanya untuk mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.
"Rakyat tidak mampu atau mereka yang tergolong miskin juga dapat menikmati keadilan," kata Presiden. Pada masa mendatang, kata SBY, pemerintah ingin agar undang-undang bantuan hukum, jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.
PRIHANDOKO
Topik Terhangat:
Bayi Kate Middleton | Front Pembela Islam | FPI | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor
Baca Juga:
Ada Jin Bermain Twitter?
KPK Tangkap Pengacara Kondang
Tweet Soal FPI, Fahira Idris: Saya Bukan Jubir
Kronologi Penangkapan Anak Buah Hotma Sitompul
Anggita Sari: Saya Ibarat Pemanis di Kasus Freddy
Berita terkait
Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas
2 hari lalu
Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal
Baca SelengkapnyaDemokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY
8 hari lalu
Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.
Baca SelengkapnyaHarta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?
47 hari lalu
Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.
Baca SelengkapnyaPendukung Bersorak Setiap Prabowo Sebut Nama Titiek Soeharto, Ini Profil Anak Keempat Presiden RI ke-2
18 Februari 2024
Setiap kali Prabowo menyebut nama Titiek Soeharto, pendukungnya bersorak. Berikut profil pemilik nama Siti Hediato Hariyadi.
Baca SelengkapnyaMasa-masa Akhir Jabatan Presiden RI dari Sukarno hingga Jokowi, Beberapa Berakhir Tragis
13 Februari 2024
Tujuh Presiden RI miliki cerita pada akhir masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi punya takdirnya.
Baca SelengkapnyaSejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?
11 Januari 2024
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa disebut sebagai ketua umum partai terlama di negeri ini. Sejak kapan?
Baca SelengkapnyaMengenang Gus Dur: Berikut Profil, Pemikiran, hingga Prosesi Pemakamannya
1 Januari 2024
Genap 14 tahun kepergian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berikut kilas balik profil dan perjalanannya sebagai ulama dan presiden ke-4 RI.
Baca SelengkapnyaBamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia
18 November 2023
Bambang Soesatyo menekankan bahwa walaupun penegakan hukum di Indonesia berorientasi kepada undang-undang (codified law), keberadaan yurisprudensi tetap bisa dijalankan.
Baca SelengkapnyaCatatan 10 Tahun Terakhir Pertemuan Jokowi - SBY, Terakhir di Istana Bogor
5 Oktober 2023
Pada 2 Oktober 2023, Presiden Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini catatan pertemuan mereka.
Baca SelengkapnyaMegawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI ke-8, Jokowi: Habis Dilantik Besoknya Langsung...
2 Oktober 2023
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi meyakini Ganjar Pranowo menang Pemilu 2024 dan menjadi Presiden RI ke-8.
Baca Selengkapnya