TEMPO.CO, Bandung - Salah satu calon Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda, berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Pemilihan Wali Kota bandung digelar Ahad lalu. Ia menilai banyak terjadi kecurangan dalam pemilihan itu. "Pak Ayi sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan Pilkada," kata Andri Perkasa Kantaprawira, koordinator relawan pendukung Ayi kepada Tempo, Senin, 24 Juni 2013.
Dalam hasil hitung cepat, lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung, Ridwan Kamil dan Oded M Danie unggul dari calon lainnya mencapai 44,55 persen.
Menurut Andri, beberapa fakta dan data yang dikumpulkan untuk gugatan, misalnya terkait cara berkampanye calon saingan, dugaan pembelian suara pemilih, serta maraknya kampanye hitam yang merugikan para kandidat. Ayi maju berpasangan dengan Nani Suryani, istri Wali Kota Bandung Dada Rosada, merasa dirugikan dengan kampanye gelap itu. "Khususnya isu dana kampanye dari hasil korupsi lewat selebaran maupun di media sosial," katanya.
Rencana gugatan itu, kata Andri, masih menunggu hasil penetapan pemilihan oleh KPU Kota Bandung. Sesuai aturan, gugatan bisa diajukan 3 hari setelah penetapan pemilihan. Soal kuat atau lemahnya isi gugatan, ia mengaku belum tahu.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung Cecep Dudy mengatakan, pemilihan Wali Kota berjalan lancar tanpa gangguan. Khusus di malam sebelum pencoblosan, seluruh petugas pengawas di tingkat kelurahan hingga kecamatan diperintahkan mewaspadai pembagian uang dari tim sukses kepada warga calon pemilih. "Semua petugas dan 120 staf dikerahkan untuk solat subuh di masjid sambil mengawasi. Sejauh ini tidak ada temuan yang membagikan uang," katanya.
Cecep menuturkan panitia pengawas sedang mengawasi peralihan kotak suara dari TPS ke panitia keluarahan dan kecamatan. Rencananya, hasil penghitungan surat suara akan diumumkan KPU Kota Bandung pada 27 atau 28 Juni 2013.
ANWAR SISWADI
Topik terhangat:
Ridwan Kamil | Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM
Berita lainnya:
Hitung Cepat, Ridwan Kamil Jadi Wali Kota Bandung
Menang Pilkada Bandung, PKS: Masih Dipercaya Warga
Ini Sikap Persib Soal Penyerangan Bus Mereka
Farhat Abbas Kicau Foto Cium Bastian Coboy Junior
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya