Deddy Mizwar Diminta Stop Berakting

Reporter

Minggu, 16 Juni 2013 20:31 WIB

Wakil Gubernur Jabar periode 2013-2018 Deddy Mizwar bersama istri. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Bandung - Pakar hukum dan tata negara dari Universitas Padjadjaran, I Gede Pantja Astawa mengatakan, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar harus fokus mengurus rakyat Jawa Barat. Astawa meminta Deddy berhenti di dunia film dan iklan seperti Dede Yusuf dulu.


"Jangan menyambi (pekerjaan) sehingga perhatian kepada publik berkurang," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 16 Juni 2013.



Astawa dimintai tanggapannya soal rencana Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang akan tetap bekerja di dunia film. Sebelumnya diberitakan, kerja itu akan dilakukan Deddy setiap Sabtu dan Ahad atau di luar jam kerja dinasnya.

Menurut Astawa, memang tidak ada aturan yang melarang Wakil Gubernur bermain film. Namun dua pekerjaan Deddy Mizwar itu disebutnya sebagai pilihan. "Sebagai Wakil Gubernur harus lepaskan itu (film) agar tidak menimbulkan persoalan etika sebagai pejabat publik," katanya.

Tanggapan lebih keras dilontarkan salah seorang tokoh Jawa Barat, Tjetje Padmadinata. Menurut dia, setelah dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy harus langsung pensiun dari dunia film. "Untuk menghormati jabatannya. Sangat tidak cocok Wakil Gubernur Jawa Barat masih jadi bintang iklan juga," ujarnya.

Menurut Tjetje, dua tayangan iklan yang dibintangi Deddy Mizwar membuatnya jengah sebagai warga Jawa Barat. Ia pun meminta kedua iklan yang dibintangi Deddy dihentikan tayangannya di televisi.


"Ini (Jawa Barat) bukan provinsi di pedalaman, sebaiknya (iklannya) berhenti supaya wibawa wakil gubernur tidak berkurang, " katanya.

ANWAR SISWADI

Berita terkait

Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi

17 hari lalu

Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan beberapa penjabat (Pj) kepala daerah menjadi ilegal jika dilakukan lagi tahun ini. Sebabnya, kata Endro, beberapa Pj Gubernur, Wali Kota, atau Bupati telah menjalani masa jabatan maksimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Jokowi Evaluasi Harian Seluruh Penjabat Kepala Daerah: Begitu Miring-miring, Saya Ganti

30 Oktober 2023

Jokowi Evaluasi Harian Seluruh Penjabat Kepala Daerah: Begitu Miring-miring, Saya Ganti

Presiden Jokowi mengaku secara teratur terus melakukan evaluasi atas kinerja seluruh penjabat kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dianggap Sarat Kepentingan Politik Pemilu 2024

22 Mei 2023

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dianggap Sarat Kepentingan Politik Pemilu 2024

Penjabat Kepala Daerah dinilai bisa pengaruhi hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Banyak Penjabat Kepala Daerah Rangkap Jabatan

22 Mei 2023

ICW Ungkap Banyak Penjabat Kepala Daerah Rangkap Jabatan

ICW menilai Penjabat Kepala Daerah yang rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tegaskan Penjabat Kepala Daerah Akan Dievaluasi Setiap Tiga Bulan

23 Desember 2022

Mendagri Tegaskan Penjabat Kepala Daerah Akan Dievaluasi Setiap Tiga Bulan

Mendagri Tito Karnavian menyatakan penjabat kepala daerah mulai gubernur, bupati dan wali kota di seluruh daerah akan dievaluasi tiga bulan sekali.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

21 September 2022

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

21 September 2022

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.

Baca Selengkapnya

Penjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi PNS, Anies Baswedan: Semua Pakai Aturan

18 September 2022

Penjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi PNS, Anies Baswedan: Semua Pakai Aturan

Anies Baswedan menganggap hak dan kewenangan penjabat kepala daerah soal mutasi dan pemberhentian pegawai sudah diatur.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

16 September 2022

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN

Baca Selengkapnya

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

16 September 2022

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat

Baca Selengkapnya