Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima penghargaan World Statesman Award dari mantan Sekretaris Negara Henry Kissinger dan Ketua yayasan Appeal of Conscience Rabbi Arthur Schneier (kanan) di New York (30/5). (AP Photo/Jason DeCrow)
TEMPO.CO, Yogyaakarta- Puluhan organisasi non-pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta menolak penghargaan World Statesman Award di New York, Amerika Serikat yang diberikan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 31 Mei 2013 lalu.
Penghargaan dinilai tidak pantas karena SBY tidak mampu menyelesaikan kasus intoleransi beragama. Beberapa organisasi non-pemerintah yang menolak penghargaan yaitu Indonesian Court Monitoring, Perkumpulan Rumpun, Solidaritas Perempuan Yogyakarta, Pusat Studi Islam UII, Yayasan LkiS, Jaringan Perempuan Yogyakarta, AJI Damai, Institut Hak Asasi Perempuan.
Koordinator Jaringan Perempuan Yogyakarta, Ika Ayu, mengatakan SBY mengabaikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia karena Negara gagal menyelesaikan kasus kekerasan. Dia mencontohkan di DIY berupa penyerangan sejumlah anggota organisasi masyarakat terhadap peserta diskusi buku feminis asal Kanada, Irshad Manji di Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 9 Mei 2012. Polda DIY gagal menyelesaikan kasus pembubaran paksa diskusi buku karya Irshad Manji di LKiS karena tidak ada kejelasan hukum. Selain itu, di Yogyakarta juga terjadi pembubaran pengajian di SMK PIRI I. “Negara absen menjalankan kewajibannya melindungi warga dari berbagai aksi kekerasan,” kata Ika, Senin 3 Juni 2013.
Menurut dia, SBY memiliki beberapa catatan yang layak dikritisi. Kasus kekerasan yang menimpa jamaah Ahmadiyah menimbulkan korban jiwa. Mereka harus mengungsi karena diusir dari kampong halamannya di Mataram. Kekerasan juga menimpa jemaat HKBP Filadelfia, GKI Yasmin. Kasus lain, menurutnya berupa penyerangan terhadap sebuah gereja dan fasilitas umum dengan isu penodaan agama di Temanggung. Pengusiran umat Syiah di Sampang Madura juga menggambarkan intoleransi umat beragama. Pemerintah tidak serius menanganinya.
SBY, kata dia, tidak bersikap tegas terhadap kasus kekerasan berbasis agama di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan malah berpotensi melanggar hak kebebasan beragama dan mengkriminalisasikan korban. Bahkan, melalui Menteri Agama Suryadharma Ali, SBY pernah mengeluarkan kebijakan untuk meredam aktivitas kelompok minoritas. SBY tidak mengupayakan warga Ahmadiyah di Mataram bisa kembali ke kampung halaman mereka setelah terusir dari kampungnya. “SBY tidak menegur Gubernur NTB, DR TGB H. Moh Zainul karena gagal melindungi warganya,” katanya.
