Ratusan massa dari pendukung pasangan walikota terpilih Sarimuda-Nelly mengepung kantor KPUD Palembang (22/5). TEMPO/Parliza Hendrawan
TEMPO.CO, Palembang - Kisruh pemilihan wali kota Palembang diprediksi akan mempengaruhi tingkat partisipasi warga dalam pemilihan gubernur Sumatera Selatan pada 6 Juni mendatang. Hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Palembang belum dapat menentukan sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil rapat pleno KPUD Palembang beberapa waktu lalu.
Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya DR. Joko Siswanto, mengatakan pendukung kandidat yang kalah dipastikan akan bersikap apatis dan tidak mempercayai proses hukum dan politik. "Angka golput akan sangat tinggi karena mereka kecewa atas putusan yang beda antara KPUD dan MK," kata Joko Siswanto dalam seminar "Mengapa Kami Memilih", di Palembang, Minggu, 26 Mei 2013.
Mahkamah Konstitusi menganulir keputusan KPUD Palembang yang memenangkan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana. Dalam sidang yang berlangsung Selasa pekan lalu itu, MK memenangkan gugatan pihak Romi Herton-Harnojoyo. Namun hingga hari ini KPUD Palembang belum menentukan sikap apakah tetap pada putusan mereka atau mematuhi putusan MK.
Sebagai solusinya, Joko menyarankan agar KPUD Palembang segera mengambil keputusan yang tegas dan sesuai aturan. "Secepatnya KPU Palembang mengambil sikap, semakin lama semakin gamang pula pemilih."
Sementara itu, anggota KPUD Sumsel divisi sosialisasi Ong Berlian, menjelaskan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan angka partisipasi pemilih. Salah satunya dengan cara menggandeng media massa dan mahasiswa untuk menyampaikan ajakan menggunakan hak pilih pada 6 Juni nanti. "Angka partisipasi tidak semata bergantung pada KPUD akan tetapi juga bergantung sikap warga dalam melihat figur calon," kata Ong.
Pada 6 Juni mendatang sekitar 1,1 juta warga Palembang dari 5,8 juta warga Sumatera Selatan akan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan gubernur Sumatera Selatan. Mereka akan memilih satu dari empat pasang calon yang terdaftar di KPUD Sumsel. Pasangan tersebut adalah Eddy Santana Putra-Wiwit Tatung, Iskandar Hasan-Hafist Tohir, Herman Deru-Maphilinda, dan calon gubernur incumbent Alex Noerdin-Ishak Mekki.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
