TEMPO.CO, Ternate - Komisi Pemilihan Umum menentapkan enam pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur Maluku Utara 1 Juli 2013. Enam pasangan calon ini ditetapkan dalam rapat pleno penetapan yang digelar di Sofifi, Maluku Utara, Kamis 16 Mei 2013.
Enam pasangan calon yang lolos yaitu: pasangan Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa yang diusung koalisi Partai Golkar, PPP, Hanura, PKPB, pasangan Namto Hui Roba- Ismail Arifin yang diusung koalisi partai PDIP, Barnas dan pasangan Abdul Gani Kasuba-Natser Thaib yang diusung koalisi Partai PKS,PKB dan PKPI. Selanjutnya, pasangan Muhadjir Albaar-Sahrin Hamid yang diusung koalisi partai PAN,PBB, Demokrat, pasangan Syamsir Andiri-Benni Laos yang diusung koalisi partai 18 non parlemen serta pasangan Hein Namotemo-Malik Ibrahim dari jalur independen.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Mulyadi Totopoho mengatakan enam pasangan calon yang lolos adalah merupakan enam pasangan yang mendaftar di KPU Maluku Utara dan telah melewati tahapan seleksi sesuai dengan prosedur undang-undang. Mereka dinyatakan lolos telah melewati beberapa seleksi seperti seleksi berkas hingga tes kesehatan."Dan hasil KPU resmi menetapkan enam pasangan calon untuk bertarung,"kata Mulyadi kepada Tempo, Kamis 16 Mei 2013.
Mulyadi melanjutkan KPU akan menindaklanjutinya dengan penetapan nomor urut, Jumat 17 Mei 2013. Ia mengharapkan enam pasangan bisa hadir dalam rapat tersebut. "Dan kami berharap tahapan pemilu kada ini berjalan sesuai dengan jadwal," ujar Mulyadi.
Di lain pihak, Abd Aziz Marsaoly, anggota Banwaslu Maluku Utara mengatakan pihaknya segera meningkatkan pengawasan terhadap jalannya proses pemilihan gubernur ini. Hal ini dikarenakan masih banyak masalah yang menjadi temuan banwaslu. "Hingga saat ini saja, masalah daftar pemilih tetap belum diselesaikan KPU. Olehnya itu Kami akan mengawasi semua proses secara teliti," ujar Aziz.
BUDHY NURGIANTO
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya