TEMPO.CO, Palembang - Pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang Sarimuda-Nelly Rasdiana ditetapkan sebagai pasangan terpilih dalam pesta demokrasi yang berlangsung Ahad, 7 April 2013 lalu. Pasangan yang disokong partai Golkar dan PPP hanya unggul delapan suara daripada kandidat lain. Jika tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, pasangan ini memastikan diri sebagai pengganti Eddy Santana Putra-Romi Herton.
"Hasil rekapitulasi tingkat KPU sudah selesai, siang akan ada penetapannya," kata Yudha Mahrom, anggota KPUD Palembang, Ahad, 14 April 2013. Dalam rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi dari 16 kecamatan, Pasangan no urut 1, yakni Mularis-Husni Thamrin, memperoleh suara 97.810, pasangan nomor urut dua Romi Herton-Harnojoyo meraih 316.915, sementara Sarimuda-Nelly Rasdiana mengungguli kandiddat lain dengan raihan 316.923 suara.
Berdasarkan data yang dirilis oleh KPUD Palembang, dari 1.124.378 pemilih di daftar pemilih tetap, hanya 752.315 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Dari data tersebut dipastikan pemilihan wali kota sudah diikuti lebih dari separuh pemilih. "Angka partisipasi pemilih lebih dari angka minimal yang disyaratkan," ujar Yudha.
Menanggapi protes dan keberatan dari saksi pasangan, KPUD menyatakan akan memberikan ruang kepada mereka yang merasa keberatan namun tidak dapat mengubah hasil penghitungan suara. Kuasa hukum KPUD Kota Palembang Alamsyah Hanafiah menyatakan keberatan dapat disampaikan melalui Mahkamah Konstitusi. "Tidak akan mungkin hasil itu akan berubah. Pleno KPU hanya bertugas merekapitulasi, artinya menghitung hasil PPK, bukan hitung ulang," kata Alamsyah.
Tim pemenangan ketiga pasangan calon menanggapi hasil pleno rekapitulasi secara beragam. Suparman Roman, saksi dari Tim Romi-Harno, menjelaskan bahwa mereka akan mengajukan keberatan karena ditemukan banyak pelanggaran. Sementara itu, Hamza Sya'ban, koordinator saksi tim Sarimuda-Nelly, menyatakan menerimah hasil pleno KPUD Palembang. "Karena ada indikasi kecurangan, kami akan ajukan keberatan, bahkan sampai pada gugatan," ujar Suparman.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita Lainnya:
Brakkk, Tiba-Tiba Lion Air Ada di Laut Bali
Ini Dua Kicauan Pertama SBY di Akun @SBYudhoyono
Kronologi Kecelakaan Pesawat Lion Air dari Saksi
Pramugari Bicara Mesin Lion Air Rusak di Bali
Ekor Lion Air yang Jatuh di Bali Patah
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya