TEMPO.CO, Denpasar - Calon Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menjadi kandidat terkaya dalam ajang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Jumlah kekayaan Sudikerta bahkan lebih banyak dibanding milik Made Mangku Pastika, sang calon gubernur inkumben.
Berdasarkan hasil verifikasi kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis, 11 April 2013, kekayaan Sudikerta mencapai Rp 78,8 miliar lebih. Sebanyak Rp 45 miliar di antaranya berasal dari industri pariwisata dan bisnis properti yang digelutinya selama ini.
Total kekayaan saya setelah diklarifikasi KPK sejumlah Rp 78,8 miliar. "Sebelumnya, pada laporan tahun 2009, kekayaan saya Rp 29 miliar lebih," kata Sudikerta yang saat ini menjabat Wakil Bupati Badung.
Pundi-pundi kekayaan Sudikerta yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali tersebar di Denpasar, Nusa Dua, Nusa Penida, dan Pecatu.
Adapun kekayaan Pastika, pasangan duet Sudikerta, Rp 7,307,960.080 plus US$ 10 ribu. Pastika mengaku kekayaanya naik Rp 800 juta selama menjabat gubernur sejak 2008. ”Kekayaan yang saya laporkan di antaranya meliputi uang tunai, tabungan, deposito. Htang nol rupiah," ujarnya.
Menurut Pastika, peningkatan kekayaannya karena kenaikan harga tanah bersamaan dengan peningkatan nilai jual obyek pajak (NJOP). Semua harta bendanya diklaim diperoleh dari kerja keras selama ini, sejak menjadi polisi hingga menjadi gubernur.
Kekayaan yang dimiliknya di antaranya berupa kebun di Kabupaten Buleleng yang ditanami buah anggur. Selain itu, dua rumah di Depok dan Tangerang, serta sebidang tanah di Jakarta.
Calon gubernur lainnya, yakni yang diusung PDI Perjuangan, Anak Agung Ngurah Puspayoga, memiliki kekayaan Rp 5,096 miliar. Sedangkan pendampingnya sebagai calon wakil gubernur, Dewa Nyoman Sukrawan, kekayaannya Rp 1,7 miliar.
Pemeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Agung Kusnandar mengatakan semua harta kekayaan para calon belum final. ”Pada saat deklarasi tanggal 18 April, masing-masing kandidat akan menyampaikannya kepada publik," ucapnya.
ROFIQI HASAN
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya