Pendaftaran Calon Bupati Madiun Dibuka Lagi

Reporter

Jumat, 29 Maret 2013 19:21 WIB

ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Madiun - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jum’at, 29 Maret 2013, membuka kembali pendaftaran calon bupati dan wakil bupati setelah pada pendaftaran sebelumnya hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat.


Mulai hari ini hingga 2 April 2013, dibuka pendaftaran untuk bakal calon perseorangan (independen),” kata Anggota KPU Kabupaten Madiun Divisi Pencalonan Mahfudz Daroini.


Adapun pendaftaran bakal calon yang diusung partai politik akan dilakukan setelah masa pendaftaran bakal calon independen berakhir. Namun, hingga menjelang petang, belum ada satu pun yang mendaftar.


Pada pendaftaran pertama 22-26 Desember 2012 lalu juga tidak ada bakal calon dari jalur independen yang mendaftarkan diri.


Mahfudz menduga, keengganan untuk maju melalui jalur independen karena beratnya persyaratan yang harus dipenuhi. Setiap calon harus mengumpulkan dukungan minimal empat persen dari jumlah penduduk untuk kabupaten dan kota yang berpenduduk 500 ribu hingga 1 juta jiwa.


Advertising
Advertising

Kabupaten Madiun berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa. Maka jumlah dukungan yang harus dikumpulkan, yang ditandai dengan foto kopi kartu tanda penduduk, harus mencapai minimal 32.068 jiwa. ”Selain itu juga disyaratkan pendukungnya tersebar setidaknya di delapan kecamatan,” ujar Mahfudz.


Ihwal dibukanya kembali pendaftaran karena pasangan Sukiman-Sugito yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar dinyatakan tidak memenuhi. Legalisasi ijazah SMA Sugito menjadi penyebab lantaran dibatalkan oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan pasangan yang lolos verifikasi adalah duet inkumben, Muhtarom-Iswanto yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat.


KPU Kabupaten Madiun harus menjadwal ulang tahapan sosialisasi, pendaftaran, hingga pemungutan suara. Semula, pemungutan suara akan dilakukan pada 25 Mei 2013. Namun harus diundur pada 19 Juni 2013.


”Penjadwalan ulang sudah kami sosialisasikan kepada partai politik dan masyarakat melalui pertemuan maupun di media massa dan website KPU Madiun,” ucap Ketua KPU Kabupaten Madiun Anwar Soleh Azarkoni.


ISHOMUDDIN

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya