TEMPO.CO, Mataram - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018. Satu pasangan lainnya dari jalur independen, Lalu Ranggalawe-Abdul Muchlis, dinyatakan tidak lolos verifikasi karena jumlah dukungan suara dianggap tidak mencukupi.
Empat pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan yang digelar pada 13 Mei 2013 adalah Harun Al Rasyid, mantan Gubernur NTB periode 1998-2003 yang berduet dengan Lalu Abdul Muhyi Abidin, anggota DPR-RI. Pasangan ini didukung Partai Hanura dan 17 partai nonparlemen.
Kemudian Zulkifli Muhadli (Bupati Sumbawa Barat) berpasangan dengan Muhamad Ichsan (dosen Universitas Mataram). Duet ini diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
Pasangan lainnya, yakni Muhammad Zainul Majdi (gubernur inkumben) menggandeng Muhammad Amin (anggota DPRD NTB). Keduanya dijagokan oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Satu pasangan lagi, yakni Suryadi Jaya Purnama (Ketua Partai Keadilan Sejahtera NTB yang juga Wakil Ketua DPRD NTB) yang bergandengan dengan Johan Rosihan (Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS NTB/anggota DPRD NTB). Duet kandidat ini didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Peduli Rakyat Nasional.
Ketua KPU NTB Fauzan Khalid mengatakan empat pasangan calon tersebut segera mengikuti berbagai tahap sebelum sampai pada acara pemilihan. Di antaranya melakukan sosialiasi atau kampanye. Sebab, seluruh persyaratan administratif mereka tidak bermasalah.
Fauzan enggan mengomentari polemik ihwal sejumlah calon yang tidak mencantumkan nama seluruh istrinya meski jumlahnya lebih dari satu orang. Hanya Zulkifli Muhadli yang mencantumkan tiga nama istrinya. “Tidak ada ketentuan yang mengharuskan para calon mencantumkan seluruh nama istrinya,” katanya dalam konferensi pers, Senin, 25 Maret 2013.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
