TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo memberi lampu hijau kepada Kepala Polda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Iskandar Hasan untuk maju di pertarungan pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Timur mengaku sama sekali tidak keberatan dengan niat Iskandar.
"Sudah saya izinkan, semua surat (surat izin) sudah disampaikan," kata Timur di kantornya, Selasa, 19 Maret 2013.
Saat ini, dia melanjutkan, permohonan izin mengundurkan diri Iskandar sedang diproses secara administrasi. Begitu nama Iskandar dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Selatan sebagai Calon Gubernur, otomatis dia langsung diberhentikan dari jabatannya. Namun Timur belum mau menjawab saat ditanya siapa yang bakal menggantikan Iskandar sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Iskandar pernah menjadi Kapolda Nagroe Aceh Darussalam. Pria kelahiran Palembang ini kembali ke kampung halamannya beberapa bulan yang lalu menggantikan posisi Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana. Dikdik mengajukan pengunduran diri setelah memastikan diri melaju pada pemilihan Gubernur Jawa Barat. Rupanya Iskandar juga pengin mengikuti jejak Dikdik maju ke pemilihan Gubernur.
Iskandar berpasangan dengan Hapisz Tohir didukung oleh PAN, PKS, dan PBR. Selain akan berhadapan dengan Gubernur inkumben Alex Noordin, pasangan ini akan bertemu dengan kandidat lain seperti Herman Deru Maphilinda dan Eddy Santana Putra-Wiwit Tatung.
Iskandar Hasan dalam pemilihan mendatang menggandeng Hapisz Tohir, adik kandung Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sebelumnya Hapis dikabarkan tengah menggalang kekuatan untuk berduet dengan Alex Noerdin.
INDRA WIJAYA
Topik Terhangat Tempo.co:Krisis Bawang || Hercules Rozario || Simulator SIM Seret DPR || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya