Politikus Demokrat Jadi Calon Gubernur Terkaya NTT

Reporter

Rabu, 27 Februari 2013 13:00 WIB

Benny Kabur Harman. TEMPO/Andika Pradipta

TEMPO.CO, Kupang - Politikus Partai Demokrat yang juga bekas Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Benny Kabur Harman, menjadi calon Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nilai kekayaan paling tinggi dibandingkan dengan calon lainnya.

"Total kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada akhir tahun 2012 mencapai Rp 28,7 miliar lebih," kata Beny K Harman, saat deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) dan penandatangan komitmen berintegritas cagub dan cawagub NTT di Kupang, Rabu, 27 Februari 2013.

Sedangkan harta kekayaan Beny K Harman yang dilaporkan pada 25 Januari 2010, total harta kekayaan sebesar Rp 11,3 miliar lebih. Sehingga, terjadi peningkatan kekayaan kurang lebih 2 tahun sebesar Rp 17,3 miliar lebih. "Inilah total kekayaan yang dilaporkan ke KPK," katanya.

Calon gubernur lainnya, yakni Frans Lebu Raya, yang merupakan calon incumbent, menempati urutan kedua terkaya dengan total kekayaan sebesar Rp 5,3 miliar. Selanjutnya, Esthon Foenay menempati urutan ketiga dengan total kekayaan Rp 2,9 miliar lebih.

Adapun Kristian Rotok menempati urutan keempat dengan total kekayaan Rp 2 miliar lebih. Calon gubernur termiskin, yakni Ibrahim Agustinus Medah, hanya memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 646,9 juta.

Di lain pihak, hasil verifikasi dan klarifikasi harta kekayaan wakil gubernur oleh KPK, ditemukan total kekayaan wakil gubernur yang berpasangan dengan Kristian Rotok merupakan cagub terkaya dengan total kekayaan Rp 31,9 miliar lebih. Dan yang termiskin adalah Wilem Nope, pasangan cagub Beny K Harman, sebesar Rp 1,4 miliar.

YOHANES SEO

Baca juga:

Spanduk Aliansi Nasional Anti-SBY Muncul di Kediri

Gugat Cerai, Venna Melinda Masih Berharap Damai

Politikus DPR Ramai-ramai Bela Anas

Pelapor Raffi Ahmad, Artis 'N'=Nikita Mirzani?

Xavi Bisa Sejajar dengan Hierro dan Raul

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya