Gubernur Lantik Adik Menteri Jadi Wali Kota

Senin, 21 Januari 2013 16:08 WIB

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bengkulu - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah melantik adik menteri menjadi Wali Kota Bengkulu ke-15 periode 2013-2018, Senin, 21 Januari 2013.

Sang wali kota baru, Helmi Hasan, adalah adik Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Helmi berpasangan dengan Patriana Sosialinda memperoleh suara terbanyak pada Pilkada Kota Bengkulu, 22 Desember 2012 lalu.

Pada kata sambutannya, Gubernur Bengkulu meminta Helmi menjaga kepercayaan dan amanah sebagai wali kota.

"Wali kota harus menjaga hubungan yang harmonis dan menyinkronisasikan program dengan pemerintah provinsi agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Junaidi yang juga baru dilantik jadi Gubernur Bengkulu sebulan lalu.

Junaidi juga berharap pasangan wali kota dan wakil wali kota dapat bekerja sama dengan baik menjadi satu-kesatuan hingga selesai menjabat. Sejumlah pasangan kepala daerah memang sering pecah kongsi di tengah masa jabatan mereka.

Wali Kota Helmi Hasan menyatakan, pada program 100 harinya, dia akan mengedepankan program pembangunan infrastruktur, seperti jalan, lampu, dan irigasi.

"Karena hal itu merupakan permintaan masyarakat yang paling banyak kita temui," kata mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu ini.

PHESI ESTER JULIKAWATI

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya