Masih Pentingkah Dukungan Kiai Bagi Calon Bupati?  

Reporter

Jumat, 28 Desember 2012 11:16 WIB

Bupati Pamekasan Kholilurrahman (kiri), Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (tengah). ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Pamekasan - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Jawa Timur, diwarnai aksi pencabutan dukungan 20 orang kiai terhadap Ahmat Syafi'i, calon bupati yang didukung Partai Demokrat.

Pada pemilihan yang akan digelar Januari 2013
, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat itu berpasangan dengan Kholil Asyari. Duet tersebut dikenal dengan sebutan Asri. Ahmat sendiri sebelumnya sudah pernah menjabat bupati, yakni sebelum dia masuk ke Senayan.

Juru bicara para kiai yang mencabut dukungan, K.H. Nasiruddin, mengatakan mundurnya 20 kiai tersebut tidak main-main. Pengasuh Pondok Pesantren Sekor Anom, Kecamatan Pagantenan, itu menjelaskan kalau dukungan ke-20 kiai itulah yang dulu membuat Ahmat terpilih sebagai bupati pada 2008 dan naik menjadi anggota DPR pada Pemilu 2009.

"Kami menarik dukungan karena Ahmat Syafi'i ingkar janji. Dia tidak amanah," kata Nasiruddin. Sebelum mencalonkan diri jadi anggota DPR dan melepas kursi bupati, kata Nasiruddin, Ahmat pernah berjanji tak akan maju Pilkada Pamekasan. Janji itu sekarang dilanggarnya sendiri.

Para kiai yang mencabut dukungan, di antaranya KH. Muafa Asyari, KH. Muzammil Bicorong, KH. Abd Hamid Mannan, KH. Qoyyim Karang Manggis, KH. Wasik Amsa Taman Sari, KH. Hasyim Rofii Sumber Anom, KH. Mudarris Batubintang, KH. Taufiqurrahman dari Sumber Anom, KH. Attoriq Lawangan Daya.

Menurut Nasiruddin, pada Pilkada Januari 2013 mendatang, para kiai tersebut mengalihkan dukungannya kepada calon inkumben, KH Khoililurrahman.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya