Mahfud MD: Jika Mau, Dapat Rp 1 Miliar Per Perkara  

Reporter

Editor

Pruwanto

Minggu, 23 Desember 2012 16:23 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Sumenep - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan kiat untuk mencegah korupsi kepada peserta Kongres Kebudayaan Madura, di Hotel Utami, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Ahad, 23 Desember 2012.

Menurut Mahfud, bibit korupsi salah satunya adalah pemberian hadiah. "Jangan biasakan diri menerima hadiah, terutama dari orang berperkara," kata dia. Sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, jika dirinya mau, dalam setahun bisa mendapatkan Rp 1 miliar dari orang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Tapi, Mahfud enggan melakukannya karena hal itu dianggap tak ada manfaatnya. "Jadi pejabat negara harus hati-hati, banyak hal sepele yang sebenarnya masuk kriteria korupsi," kata kandidat potensial capres alternatif versi survei ini.

Selain korupsi, Mahfud meminta penegak hukum untuk melestarikan budaya penegakan hukum yang damai. Ini dlakukan dengan tidak memperkarakan semua urusan ke pengadilan dan memfungsikan kembali forum musyawarah.

Saat ini, kata dia, peradilan damai sudah mulai ditinggal. Mahfud meminta bangsa Indonesia kembali pada Pancasila sebagai pedoman. "Kalau bukan sesuatu yang penting, diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah dan peradilan sama-sama ingin kedamaian," dia mejelaskan.

Mahfud meminta masyarakat jangan lagi menyebut korupsi sebagai budaya. Bagi Mahfud, budaya selalu punya nilai kebaikan dan kearifan. Sedangkan korupsi sama sekali tidak baik. "Dikatakan budaya karena warisan leluhur. Korupsi di Indonesia bukan warisan leluhur karena baru muncul awal 1970-an."

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

23 menit lalu

Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah menteri di kabinetnya menjadi 40 pos.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

2 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah

9 jam lalu

MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah

Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah sengketa Pileg 2024 terbanyak di MK, dengan total 26 perkara.

Baca Selengkapnya

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

22 jam lalu

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

Mantan capres Ganjar Pranowo berkali menyatakan tak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo -Gibran. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

23 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

1 hari lalu

Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

Hakim MK Arsul Sani sempat berkelakar dengan Komisioner KPU di ruang sidang soal kekalahan tim sepak bola favoritnya, Manchester United.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?

1 hari lalu

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?

Ganjar menjadi oposisi guna menegakkan mekanisme check and balances terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagaimana dengan Mahfud Md?

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya