Longki Djanggola-Sudarto Pimpin Sulawesi Tengah  

Reporter

Editor

Sabtu, 16 April 2011 17:46 WIB

Rekapitulasi suara hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng di Kantor KPUD Sulteng, Palu, Sulawesi Tengah. ANTARA/Muhamad Nasrun

TEMPO Interaktif, Palu - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, dalam rapat pleno penghitungan suara akhir pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2011-2016 Sabtu sore (16/4) menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Longki Djanggola-Sudarto sebagai pemenang suara terbanyak.

Pasangan yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Hanura, PPP dan Partai Patriot ini meraih 694.299 suara atau 54,43 persen dari 1,292.396 suara sah yang dihitung.

Urutan kedua ditempati pasangan Aminuddin Ponulele-Luciana Is Baculu yang memperoleh 206.353 suara atau 16,18 persen. Pemenang ketiga ditempati pasangan Rendy Arfandy Lamadjido-HB Paliudju yang meraih 148.209 suara atau 11, 62 persen.

Pasangan Sahabuddin Mustafa-Faizal Mahmud berada di urutan keempat dengan raihan 115.527 suara atau 9,06 persen dan yang terakhir, pasangan Ahmad Yahya-Ma'ruf Bantilan memperoleh 111.119 suara atau 8,71 persen

Ketua KPU Sulawesi Tengah Adam Malik mengatakan pada rekapitulasi akhir ini suara yang tidak sah sebanyak 16.889 suara. Ia menyebutkan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.785.763 orang, sedangkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 5.294 TPS yang tersebar di 10 kabupaten dan satu kota.

Ia menghargai saksi pasangan Aminuddin-Luciana yang diusung Partai Golkar yang akan menggugat hasil perhitungan ini. KPU Sulteng, katanya, akan menetapkan pemenang pilkada pada 18 April 2011. "Tak masalah aturannya, setelah penetapan, ada waktu tiga hari untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi," ujar Adam.

Rencananya pemenang pemilihan itu akan dilantik pada 30 Mei. Gubernur terpilih itu menggantikan HB Paliudju-Achmad Yahya yang masa jabatannya telah berakhir pada 24 Maret 2011.

Saat ini Sulawesi Tengah dipimpin oleh Pejabat Gubernur Ahmad Tanribali Lamo.

DARLIS

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya