TEMPO Interaktif, Batam - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Kepulauan Riau meminta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau ditunda. Alasannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau belum siap dengan berbagai instrumen penting untuk menyelenggarakan pemilu itu.

KIPP mencontohkan soal verifikasi calon gubernur dan wakil gubernur yang terakreditasi kelayakannya. Ini dianggap melanggar Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencatatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus memiliki Surat Keterangan dari Tata Niaga/Pengadilan Tinggi.

KPU Kepri hanya mengantongi verifikasi dan akreditasi itu dari Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang. "Jadi calon itu batal demi hukum," kata Direktur Eksekutif KIPP, La Ode Kamaruddin, kepada Tempo, Selasa (20/4).

Menurut La Ode, dari tiga pasangan calon, hanya pasangan Nyat Kadir-Zulbahri yang layak ikut pemilihan, sedangkan pasangan lain, yakni Muhammad Sani-Soeryo Respationo dan Aida Ismeth Abdullah tidak layak ikut bertarung. "Ini sesuai aturan," lanjut La Ode.

Tapi pihak KPU Kepri tetap akan melanjutkan proses pemilihan itu, karena tidak ada alasan penundaan. "Kami tetap akan laksanakan pemilukada itu," kata Anggota KPU Kepri, Ferry Manalu, kepada Tempo.

Soal verifikasi dan akreditasi yang menjadi sorotan pihak KIPP, menurut Ferry, telah menjadi masukan, tapi semua berkas calon yang layak ikut bertarung di pemilihan itu telah rampung.

Untuk itu, lanjut Ferry, tiga calon, yakni pasangan Nyat Kadir-Zulbahri di nomor urut 1, Muhammad Sani-Soeryo Repationo nomor 2, sedangkan pasangan Aida Zulaikha Nasution (Aida Ismeth) akan memperebutkan 1,2 juta suara di Provinsi Kepulauan Riau. " Biasa itu riak-riak menjelang pemilihan," kata Ferry lagi.

Dari paparan visi dan misi tiga calon dalam acara temu pengusaha di Turi Beach Hotel minggu lalu, tiga calon memaparkan soal meingkatkan taraf hidup masyarakat Kepri. Yang paling menonjol adalah memberdayakan sumber daya alam di laut, khususnya bidang perikanan.

"Soal visi dan misi itu normatif," kata Presiden Direktur PT. Citra Tubindo, Chris Wiluan, usai acara dialog dengan calon yang digagas Kamar Dagang dan Industri Kota Batam.

Hal senada disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam, Nada F Soraya. Menurutnya, bila hanya pada soal visi dan misi maka itu belum bermakna. "Harus berjiwa enterprenuer," katanya. Kepri khususnya Batam, Bintan dan Karimun merupakan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Oleh sebab itu diperlukan visioner soal ekonomi di Kepulauan Riau.

RUMBADI DALLE