Honor Disunat, Guru Mengadu ke Dewan Sulawesi Tengah
Reporter
Editor
Jumat, 13 November 2009 08:38 WIB
TEMPO Interaktif, Palu - Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima pengaduan sejumlah honor guru tidak tetap gajinya dipotong. Para guru tidak tetap itu berasal dari Kantor Wilayah Departemen Agama. Besarnya potongan sebesar Rp 500 ribu.
"Kami menerima SMS (pesan singkat) dari salah seorang warga. Mereka minta agar honor guru tidak tetap ditransfer langsung ke rekening masing-masing karena selama ini ada potongan," kata Sekretaris Komisi Kesra Chandra Ilyas, Jumat (13/11).
Menurut Chandra pihaknya sudah melayangkan surat ke Kanwil Agama setempat agar honor guru tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru yang bersangkutan.
Chandra mengaku aduan masyarakat melalui SMS tersebut masuk ke telepon genggamnya karena ada dugaan tunjangan fungsional guru tidak tetap di Kabupaten Poso yang dibayarkan setiap enam bulan sekali sebesar Rp1,5 juta dipotong tanpa alasan yang jelas. Besarnya potongan tersebut tidak tanggung-tanggung yakni Rp 500 ribu sehingga para guru hanya menerima Rp 1 juta.
"Tunjangan fungsional mereka Rp750 per tiga bulan. Tapi diterima setiap enam bulan sebesar Rp 1,5 juta. Karena ada potongan sehingga mereka tinggal terima satu juta," kata Chandra.
Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, masalah ini serius sehingga pihak Departemen Agama perlu menindaklanjuti agar tidak terulang lagi karena sangat merugikan guru honor.
Dia mengatakan, jika benar ada pungutan tersebut, Komisi IV akan menindaklanjuti sampai pada tingkat dengar pendapat (hearing) bersama Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Tengah. "Kalau benar ini akan kami tindaklanjuti terus hingga tuntas," katanya.
Menurut Chandra, pekan depan Komisi IV akan turun ke sejumlah daerah kabupaten guna menyerap aspirasi masyarakat. Pihaknya juga akan mencari tahu kebenaran dari dugaan pungutan itu.
Sementara itu Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Tengah tidak memberikan penjelasan terkait dengan adanya dugaan pemotongan honor bagi guru di Kabupaten Poso tersebut.
"Beberapa masukan dari DPRD yang terhormat untuk perbaikan Depag ke depan kami sambut baik, semoga apa yang dikemukakan itu akan kami laksanakan terutama masalah haji," kata pejabat yang mewakili Kanwil Depag Sulteng.
