TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, meminta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai fokus menjalankan fungsi koordinasi. Hal itu bertujuan agar pembangunan dan kebijakan pemerintah memiliki perspektif hak asasi. Karena itu, kata Willy, permintaan tambahan anggaran dan sumber daya manusia di kementerian tersebut tidak mendesak diwujudkan.

"Jadi basis kerjanya adalah edukasi, literasi dan kampanye. Pendekatan Kementerian HAM mesti melalui piranti-piranti lunak, seperti memasukkan HAM sebagai kurikulum, perspektif kebijakan dan gerakan di masyarakat," kata Willy saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.

Willy mengatakan fungsi Kementerian HAM tersebut juga sudah sesuai dengan sumber daya manusia dan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN. "Jangan sampai anggaran untuk strukturalnya lebih besar daripada anggaran program," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 pegawai. Dia menyampaikan usulan tersebut saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR.

"Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf," kata Pigai.

Pigai mengatakan tambahan staf tersebut harus dibarengi dengan penambahan anggaran untuk belanja pegawai. Saat ini, kata dia, dengan jumlah pegawai sebanyak 188 orang dibutuhkan Rp 14 miliar untuk gaji pegawai.

“Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai sebanyak 2.544 tersebut, dibutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun. Itu baru untuk gaji pegawai dan staf, belum termasuk untuk program atau biaya pembangunan," katanya.

Merespons hal tersebut, Willy mengatakan, Kementerian HAM nantinya akan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk mengawal setiap kebijakan dengan basis hak asasi manusia. Dia mengatakan desain fungsi Kementerian HAM tersebut juga sudah ideal dan tinggal dirumuskan dalam program yang lebih konkret.

"Peran Kementerian HAM yaitu memastikan bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan itu memiliki perspektif HAM," katanya.

Politikus Partai NasDem ini mengatakan tidak diperlukan struktur lembaga yang terlalu gemuk untuk Kementerian HAM. Di lain sisi, ujar dia, Kementerian HAM juga sudah terbantu dengan sejumlah kebijakan kementerian lainnya yang terkait dengan pemenuhan hak dasar.

"Memastikan BPJS kesehatan itu adalah bagian dari HAM, makan siang gratis juga HAM, jadi sangat luas sekali. Tinggal bagaimana Pak Pigai bisa fokus kemana arahnya dan memastikan setiap kebijakan itu berpijak pada prinsip-prinsip HAM," ujarnya.

Willy mengatakan Komisi XIII akan mengawal kinerja Kementerian HAM tersebut agar punya fokus yang lebih jelas. Untuk itu, lanjut dia, Komisi XIII memberikan waktu kepada Menteri HAM Natalius Pigai merumuskan program kerja dan struktur kelembagaannya.

"Kami akan dalami lagi, kami akan undang lagi Pak Pigai untuk melihat fokus kerjanya seperti apa. Yang jelas rambu-rambunya sudah ada, jangan lebih besar pasar daripada tiang," ujar Willy.

Pilihan Editor: GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo