Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Sekjen GSN Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah
Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Sekjen GSN Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Utje Gustav, menyebut proyeksi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah. Namun anggota dari kelompok ini juga bisa bekerja dari luar.

“Bisa begitu (dilibatkan dalam eksekusi kebijakan strategis pemerintah), tapi juga bisa bekerja secara paralel dan bisa juga bekerja diluar pemerintah,” kata Utje melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 31 Oktober 2024. 

Utje mengatakan bahwa hampir seluruh relawan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto akan bergabung ke Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Bara JP menjadi salah satu organisasi yang akan hadir dalam acara deklarasi GSN dan pengukuhan pengurus oleh Prabowo Subianto di Indonesia Arena pada 2 November 2024. 

GSN merupakan jaringan organisasi yang diusulkan langsung oleh Prabowo sebagai wujud transformasi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada acara buka puasa bersama TKN di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan pada Senin, 25 Maret 2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, yang merupakan Ketua TKN Prabowo, Gibran, akan didapuk sebagai Ketua GSN. Sementara Prabowo akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai bahwa secara etik Presiden Prabowo tidak boleh merangkap jabatan di lembaga atau organisasi apapun. Tujuannya agar jauh dari konflik kepentingan. 

Pada prinsipnya, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, presiden merupakan milik bersama rakyat Indonesia. “Presiden tidak boleh dibuat sebagai alat representatif bagi ormas tertentu. Itu bisa muncul pemanfaatan nama besarnya hingga nanti ormas tertentu dapat proyek dan segala macamnya,” kata Feri ketika dihubungi Tempo pada Rabu malam, 30 Oktober 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Prabowo, ucap Feri, mestinya menyatakan ormas-ormas yang membawa namanya itu terlarang. Tujuannya agar Prabowo tidak terlibat atas kepentingan ormas.

“Kalau presiden membiarkan ormas memakai nama besarnya, fotonya untuk konflik kepentingan di bisnis tertentu, itu kalau disengaja bisa berdampak kepada presiden. Bahkan presiden bisa dipermasalahkan oleh parlemen,” katanya.

Rosan Roeslani belum membalas pesan yang dikirimkan Tempo ke nomor selulernya pada Kamis sore, saat dimintai tanggapan. Begitu juga dengan Sekretaris Jenderal GSN Bobby Gafur Umar. Dalam Konferensi Pers GSN, di Plataran Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024, Rosan mengatakan bahwa GSN dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan rakyat, termasuk para pengusaha akar rumput melalui program yang akan diungkap saat deklarasi.  

Rosan memberi contoh beberapa program yang akan dijalankan GSN, yaitu pemutihan utang para pelaku UMKM hingga membantu Prabowo dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). “Nah, program itu kan perlu implementasinya. Jangan sampai program itu hanya berhenti sebagai program,” kata Rosan.

Pilihan Editor: Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Teken Perpres Kemenko, Ini Daftar Lengkap Kementerian di Bawahnya

51 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto dan anggota Kabinet Merah Putih dalam sesi foto bersama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Ahad, 20 Oktober 2024. Foto Istimewa
Prabowo Teken Perpres Kemenko, Ini Daftar Lengkap Kementerian di Bawahnya

Kabinet Merah Putih terdiri atas 48 kementerian. Ini daftar lengkapnya sesuai Perpres yang diteken Presiden Prabowo kemarin.


Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

1 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Poltiik dan Keamanan Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Kompolnas di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

Presiden Prabowo Subianto melantik Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas periode 2024-2028. Berikut daftar lengkap Anggota Kompolnas periode 2024-2028.


Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto sebelum memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

Sidang Kabinet sore ini merupakan yang kedua untuk Pemerintahan Prabowo.


Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto dan anggota Kabinet Merah Putih dalam sesi foto bersama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Ahad, 20 Oktober 2024. Foto Istimewa
Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 141-147 Tahun 2024 tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih


Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM Jelaskan Syaratnya

1 jam lalu

Presiden Prabowo Resmi Hapus Piutang Macet UMKM, Petani dan Nelayan
Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM Jelaskan Syaratnya

Seputar langkah Prabowo menghapus kredit macet UMKM petani hingga nelayan.


Top 3 Nasional: Meutya Hafid Cerita Kondisi Kantor Digeledah dalam Kasus Judi Online, Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Top 3 Nasional: Meutya Hafid Cerita Kondisi Kantor Digeledah dalam Kasus Judi Online, Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

Penggeledahan Komdigi oleh polisi untuk menyelidiki kasus judi online hingga Budi Gunawan diangkat jadi ketua Kompolnas paling banyak dibaca.


Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

4 jam lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.


Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

5 jam lalu

Mario Dandy berfoto di Sabana Gunung Bromo dengan mobil Jeep. Istimewa
Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membandingkan kasus jet pribadi Kaesang Pangarep dengan Mobil Rubicon Mario Dandy.


Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

12 jam lalu

Tarik ulur pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat terjadi. Di beberapa SPBU, sudah ada yang mewajibkan menggunakan QR code untuk mengisi BBM.
Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.


Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

12 jam lalu

Pasangan Bakal Calon Gubernur Sumatera Selatan dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kiri)-Cik Ujang (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pendaftaran di KPU Sumatera Selatan, Palembang, Selasa 27 Agustus 2024. Herman Deru-Cik Ujang resmi mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Selatan dengan diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Perindo, PBB dan PSI. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

Jokowi menerima cagub Sumsel Herman Deru di kediamannya di Solo hari ini. Herman Deru mengaku mendapat arahan dari Jokowi.