TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Willy Aditya mengatakan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bisa memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada terlebih dahulu untuk merespons permintaan penambahan pegawai dari Menteri HAM Natalius Pigai. Komisi XIII mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian HAM pada Kamis, 31 Oktober 2024.
“Terkait dengan restrukturisasi itu, sementara mereka masih bisa, bukan masih bisa, harus melakukan pemberdayaan, penggunaan source (sumber daya) yang ada. Itu spirit yang kami tegaskan tadi,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Dia menyebutkan, untuk kantor wilayah, juga bisa menggunakan yang ada terlebih dahulu dengan menambahkan plang nama Kementerian HAM.
“Ya, di sana lah butuh Komisi XIII sebagai mitra kerja yang saling mengingatkan dan saling bahu-membahu, saling bantu-membantu,” ujarnya.
Willy menuturkan Komisi XIII juga siap memberikan arahan ataupun masukan kepada Kementerian HAM yang merupakan kementerian pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 pegawai. Dia menyampaikan usulan tersebut saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR.
"Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf," kata Pigai.
Pigai mengatakan tambahan staf tersebut harus dibarengi dengan penambahan anggaran untuk belanja pegawai. Saat ini, kata dia, dengan jumlah pegawai sebanyak 188 orang dibutuhkan Rp 14 miliar untuk gaji pegawai.
“Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai sebanyak 2.544 tersebut, dibutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun. Itu baru untuk gaji pegawai dan staf, belum termasuk untuk program atau biaya pembangunan," katanya.
Pigai mengatakan tambahan pegawai itu bertujuan menyasar kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan hitungannya, akan ada 80 ribu kelompok yang menjadi target kebijakan Kementerian HAM.
Menurut dia, program Kementerian HAM nanti langsung menyentuh ke level individu. Untuk itu, kata dia, dia berencana membentuk 1.700 tim.
“Tim ini akan bekerja mengorganisasi pasukan-pasukan yang menyasar individu dan kami akan membentuk kantor wilayah nantinya,” katanya. Pigai sendiri dalam paparannya tidak menjelaskan program tersebut secara konkret.
