Muncul Desas-desus Muktamar PKB Tandingan, Begini Kronologi Pecahnya Pergolakan PKB dan PBNU
Reporter
Hendrik Khoirul Muhid
Editor
Dwi Arjanto
Jumat, 16 Agustus 2024 19:28 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masih berlanjut sejak penghujung Juli lalu.
Terbaru, ratusan tokoh NU mendesak PBNU mengambil langkah strategis guna perbaikan PKB ke depan. PKB dinilai semakin jauh dari muruah utama sejak partai itu didirikan.
Pertelingkahan ini disinyalir disebabkan Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membentuk Panitia Khusus atau Pansus Haji. Pansus ini dibentuk setelah Timwas Haji DPR menemukan sejumlah masalah krusial penyelenggaraan ibadah haji 2024 di bawah wewenang Kementerian Agama atau Kemenag.
Namun, langkah Timwas Haji DPR tersebut dipandang berbeda oleh elite PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menuding Pansus Haji yang dibentuk elite PKB di DPR tersebut digunakan untuk menyerang PBNU maupun Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas. Adapun Yahya adalah kakak kandung Yaqut.
Tempo telah merangkum kronologi pecahnya konflik antara PKB dengan PBNU:
- Bermula dari Timwas Haji DPR temukan sejumlah masalah krusial penyelenggaraan ibadah haji 2024
Seteru PKB dan PBNU bermula ketika Timwas Haji DPR menemukan lima masalah krusial penyelenggaraan ibadah haji 2024 saat meninjau langsung di Arab Saudi. Kelima masalah itu yakni buruknya layanan dasar, alokasi kuota tambahan jemaah haji yang diduga menyalahi aturan, penempatan tenda tak sesuai maktab, ketersediaan MCK (mandi, cuci, kakus), hingga kenaikan ongkos haji.
“Perlu ada revolusi dalam penyelenggaraan ibadah haji agar menjadi lebih baik,” kata Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2024 seperti dikutip Antara.
- DPR RI sepakati bentuk Pansus Haji
Menanggapi temuan itu, DPR kemudian menyepakati pembentukan Pansus Haji untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024. Pansus tersebut resmi dibentuk melalui rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 4 Juli 2024. Pansus dadakan ini akan bertugas hingga akhir periode pada Oktober mendatang.
Disebut dadakan sebab pembentukan Pansus Haji awalnya tidak termasuk dalam salah satu agenda rapat paripurna DPR pada hari itu. Pembahasan itu disampaikan melalui interupsi dua anggota Komisi VIII DPR yang juga bagian dari Timwas Haji, yaitu John Kenedy Azis dan Nurhuda Yusro.
Kendati dadakan, sebenarnya wacana pembentukan Pansus Haji sudah disepakati Timwas Haji DPR demi menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kesepakatan itu dibuat dalam rapat di Arab Saudi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus.
- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pertanyaan alasan pembentukan Pansus Haji DPR
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Pansus Haji yang dibentuk elit PKB di DPR. Gus Yahya, sapaannya, berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya. Ia menilai pembentukan pansus haji ini cenderung berkaitan dengan posisi adiknya, Menag Yaqut, serta masalah lain yang tidak terkait dengan ibadah haji.
“Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti dikutip Antara.
- Anggota Pansus Haji DPR bantah tudingan Gus Yahya
Anggota Pansus Haji, John Kenedy Azis membantah klaim Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024, untuk menyerang PBNU dan Menag Yaqut. Pansus Haji, kata John, dibentuk untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji yang masalahnya sama setiap tahun.
“Saya ikut panitia kerja Haji 4 kali. Selama tiga tahun berturut-turut, masalah ibadah penyelenggaraan haji itu-itu saja. Tak ada perubahan. Jadi berlangsung secara masif,” kata Jhon saat dihubungi Tempo, Rabu 31 Juli 2024.
- PBNU bentuk Tim Lima atau Pansus PKB
Merespons Pansus Haji, PBNU lalu membentuk Pansus PKB yang juga dikenal sebagai Tim Lima NU. Sekretaris Jenderal NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan tim itu bertugas mengkaji relasi PBNU dengan PKB. Menurut Gus Ipul-sapaan Saifullah-PBNU tak berniat mendongkel Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum PKB.
“Target kami bukan ke situ,” kata Saifullah di kantor pusat PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024.
- Pansus PKB panggil sejumlah tokoh terkait PKB
Pansus PKB PBNU kemudian memanggil beberapa tokoh buntut perseteruannya dengan PKB tersebut. Mereka yang dipanggil antara lain eks Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB Lukman Edy, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan mantan politikus PKB Effendy Choirie alias Gus Choi. Lukman Edy dan Gus Choi memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Hasanuddin gamblang mengaku ogah.
Dalam pertemuan di Gedung PBNU, Rabu, 31 Juli 2024, Lukman menjelaskan pansus bentukan PBNU tersebut mendalami kepemimpinan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB, terutama dalam tata kelola partai. Kepada PBNU, Lukman Edy menyebut, tata kelola keuangan partai pada masa kepemimpinan Cak Imin dinilai tidak transparan dan akuntabel.
“Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel,” kata Lukman Edy usai pertemuan.
- Kantor PBNU digeruduk santri
Ketegangan antara PBNU dan PKB kemudian memicu sejumlah orang yang mengaku sebagai Aliansi Santri Gus Dur untuk mengadakan demonstrasi di depan Gedung PBNU pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut agar Gus Yahya dan Gus Ipul mundur dari kepemimpinan PBNU. Keduanya dianggap menyimpang dari tujuan utama PBNU.
Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pun dikerahkan untuk menjaga kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat tersebut. Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengadakan demonstrasi di depan kantor PBNU, mengingat gedung tersebut telah melahirkan banyak ulama besar yang berdedikasi untuk NU.
<!--more-->
“Aksi-aksi kemarin cukup terakhir kalinya, jangan takut-takut usir mereka semua. Kalau bandel gebuk mereka semua karena bagaimanapun gedung ini merupakan gedung kita semua. Gedung keramat, gedung yang melahirkan banyak ulama,” kata Addin dikutip dari Instagram @gp.ansor, Senin, 5 Agustus 2024.
- PKB laporkan Lukman Edy
PKB kemudian melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini terkait pernyataan Lukman yang menyebut tata kelola keuangan PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin tak transparan. Politikus PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan, pernyataan Lukman mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang membahayakan partai secara institusi maupun para pimpinan PKB.
“Saudara Lukman Edy sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu membahayakan. Suatu ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Ini akan berbahaya bagi kami,” ujar Cucun saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin, 5 Agustus 2024
- Pansus PKB PBNU panggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahidz tapi ogah datang
Setelah pertemuan dengan Lukman Edy, Pansus PKB PBNU juga mengundang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid untuk hadir di Kantor PBNU pada Senin, 5 Agustus 2024. Namun, Hasanuddin memilih tak penuhi tak datang. Alasannya, ia tidak mau memenuhi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara.
“Saya tidak bisa mendatangi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara, tidak boleh di bawah negara,” kata Hasanuddin Wahid lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.
Hal itu merujuk pada pernyataan Gus Yahya saat pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu, 3 Agustus 2024. Yahya menyinggung posisi NU harus berada di atas negara, bukan di bawah negara, apalagi partai. Menurut Wahid, pernyataan Yahya itu mengabaikan konstitusi.
“Coba publik menilai, apa boleh di Indonesia ini ada institusi di atas negara?” ujar Wahid.
Selain itu, menurut Wahid, undangan dari Pansus PKB seperti dagelan. Ia mempertanyakan undangan tersebut sebab Gus Yahya dan Gus Ipul disebutnya telah terang-terangan mengadu domba warga NU dengan PKB dan meremehkan Pansus Haji DPR RI.
“Lalu tiba-tiba bikin tim mengundang saya. Kayak dagelan aja. Untuk apa? Mana mungkin saya memenuhi undangan mereka? Secara organisasi kita tidak ada urusan sama Gus Yahya dan Saiful. Kita entitas berbeda,” ujar Wahid.
- Ratusan kiai sampaikan keresahan soal PKB
Pada Senin sore, 12 Agustus 2024, ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Mereka menyampaikan berbagai keresahannya soal PKB selama ini. Hasil pertemuan tersebut akan disampaikan ke PBNU.
Adapun pertemuan itu dihadiri pengasuh Pesantren Lirboyo Anwar Manshur, pengasuh Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz, serta para Rais Syuriah Pengurus Cabang NU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan.
Anwar Iskandar dan Amin Said Husni bertugas memimpin pertemuan ini. Mereka mewakili Pansus PKB yang merupakan tim bentukan PBNU. Anwar Iskandar mengatakan terdapat dua kesepakatan yang dicapai.
“Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata Anwar seperti dikutip melalui keterangan resmi pada Senin, 12 Agustus 2024.
Kedua, para kiai sepakat dan meminta PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB ke depan. Mereka menilai selama ini PKB semakin jauh dari muruah utama sejak partai itu didirikan.
- Desas-desus Muktamar PKB tandingan
Sejumlah kiai NU disebut mengusulkan adanya muktamar luar biasa dalam pertemuan di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang waktu membahas pembenahan PKB. Hal itu diungkapkan Gus Yahya saat berada di Ponpes Miftachussunnah, Tambaksari, Surabaya, Selasa, 13 Agustus 2024.
“Ya, ada lah, suara dikit-dikit (dari kiai untuk muktamar luar biasa). Tapi PBNU tidak dalam posisi itu,” kata Gus Yahya. “Persoalannya bukan soal muktamar, tapi bagaimana ini kan mekanisme politik yang normal nih, ada aspirasi ada lembaga politik, ada aspirasi, nah, kami dalam posisi civil society,” tuturnya.
EKA YUDHA SAPUTRA | SULTAN ABDURRAHMAN | SAPTO YUNUS | HENDRIK YAPUTRA | KUKUH S. WIBOWO | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA
Pilihan editor: PKB Gamang, Kans Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta Kian Menipis
