TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP intens menyoroti sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia di penghujung masa jabatannya. Permintaan maaf itu Jokowi sampaikan dalam sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024.

“Saya dan Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai presiden dan sebagai wakil presiden,” kata Jokowi.

PDIP sebut permintaan maaf Jokowi terlambat

Mulanya PDIP menganggap permintaan maaf Jokowi tak perlu ditanggapi secara serius. Partai yang merupakan pengusung Jokowi sebagai capres hingga dua periode ini beranggapan pernyataan maaf itu sudah terlambat. PDIP menyebut sejumlah kerusakan telah terjadi selama Jokowi memimpin Indonesia. Salah satunya di sisi demokrasi.

“Di bidang demokrasi tentu kita tahu ada pembegalan konstitusi kita hanya untuk loloskan putra sulungnya, dan baru-baru ini dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsunya sebagai kandidat politik,” kata Juru bicara PDIP Chico Hakim saat dihubungi wartawan pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Selanjutnya: PDIP pertanyakan ketulusan permintaan maaf Jokowi

<!--more-->

Sementara itu, menurut Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, permintaan maaf Jokowi kepada rakyat Indonesia patut dipertanyakan ketulusannya. Deddy menilai pernyataan tersebut patut dipertanyakan sebab menurutnya kebiasaan Jokowi yang kadang kala perbuatan dan pikirannya bertentangan dengan perkataannya.

“Saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf,” kata Deddy kepada wartawan, Jakarta, Jumat.

Deddy menegaskan apabila Jokowi serius minta maaf kepada rakyat, maka ia seharusnya mengubah kebijakannya menjadi pro rakyat. Salah satu caranya dengan mencabut seluruh aturan yang memberatkan rakyat. Jokowi disarankan menggunakan sisa masa jabatannya guna membenahi kerusakan yang terjadi pada lembaga-lembaga.

“Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yg terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja,” katanya.

PDIP sebut Jokowi mestinya tanggung jawab alih-alih minta maaf

Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyatakan Jokowi harusnya terlebih dahulu bertanggungjawab atas kebijakannya yang dinilai merugikan rakyat, alih-alih meminta maaf. Salah satu kebijakan Jokowi yang dinilai merugikan adalah impor beras. Di mana menurut PDIP terbukti datanya manipulatif.

“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto, di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu, 3 Agustus 2025.

Selanjutnya: PDIP minta Jokowi jangan cawe-cawe di Pilkada sebagai bukti permintaan maaf

<!--more-->

Sedangkan menurut Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Pemilihan Kepala Daerah PDIP Aryo Seno Bagaskoro permintaan maaf Jokowi perlu pembuktian. Dia mengatakan Jokowi masih mempunyai waktu untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah dibuat sebelum lengser sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang.

“Masih ada waktu sekian puluh hari untuk memberikan warisan perbaikan,” kata Seno dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Seno menyampaikan, salah satu pembuktian yang dapat Jokowi lakukan adalah tidak kembali melakukan cawe-cawe dalam Pilkada sebagaimana yang telah terjadi pada Pilpres 2024 yang berujung pada kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

“Termasuk sebaiknya tidak mengusung keluarga di dalam Pilkada. Itu sebagai bentuk komitmen yang berjalan seiring sejalan dengan permintaan maaf itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru menilai permintaan maaf sebagai langkah yang wajar. Ahok membandingkan sikap Jokowi itu dengan dirinya saat menjabat sebagai gubernur Jakarta yang pernah menyampaikan permohonan maaf di ujung periode pemerintahannya.

“Saya mengakhiri jabatan juga mohon maaf. Saya keluar tahanan juga minta maaf ke polisi. Mungkin ada khilaf, sengaja atau tidak sengaja, menyakiti mereka,” kata Ahok saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Ask Ahok Anything (A3) di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | SAVERO ARISTIA WIENANTO | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Jokowi Minta Maaf, Dulu Pernah Minta Dikritik