TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. mengisi kuliah dalam pelatihan tim pemenangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diadakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bogor, hari ini. Dalam pemaparannya, Mahfud tidak hanya membahas perihal elektabilitas, namun menyoroti soal moralitas calon kepala daerah.

"Jangan melihat elektabilitas saja tanpa moralitas, itu berbahaya. Akan tetapi, moralitas tanpa elektabilitas, itu ya tidak akan terpilih," kata Mahfud, Selasa, 12 Juli 2024.

Guru besar hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) itu mengatakan PDIP merupakan partai yang menciptakan modal sosial dengan menerapkan politik tanpa mahar. Dia mencontohkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang lalu, PDIP tidak meminta uang sepeser pun saat dirinya diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

"Itu hal yang baik karena bagaimana pun politik uang itu nantinya bisa menyebabkan praktik-praktik korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan bahwa banyak kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di Indonesia, bermuara dari praktik politik uang, seperti mahar politik untuk menjadi calon. Bahkan, kata dia, pada saat kepala daerah masih dipilih oleh DPRD pada era awal reformasi, proses politik uang juga terjadi, yaitu jual beli kursi DPRD.

Tak sampai di situ, Mahfud menjelaskan beberapa modus praktik korupsi kepala daerah, seperti mark up dan mark down proyek, kolusi dengan vendor dalam bentuk kick back, korupsi di bidang perizinan, pemerasan dalam rekrutmen pejabat daerah dan pegawai, kolusi dengan DPRD untuk memuluskan satu kebijakan atau proyek, hingga penyalahgunaan bansos saat menjelang pilkada.

"Mari kita hindari praktik politik uang, agar praktik-praktik korupsi bisa dihindari saat kita menjabat kepala daerah," ucapnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menggelar pelatihan tim pemenangan Pilkada 2024 gelombang ke-2. Peserta pelatihan ini lebih dari 600 orang dari 60 daerah. Peserta terdiri atas calon kepala daerah dan tim pemenangannya yang telah diberi surat tugas berlaga di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, mengatakan dengan persiapan yang matang mulai dari perumusan strategi hingga eksekusi kampanye di lapangan, maka PDI Perjuangan berpotensi mampu menjadi partai paling siap menghadapi Pilkada serentak 2024.

"Jika bisa memenangkan Pilkada, maka kita semua memiliki kesempatan mensejahterakan rakyat," kata Bambang di arena pelatihan di Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 1 Juli 2024.

Menurut Bambang, dalam pertarungan di pilkada, perumusan strategi harus dilakukan secara serius dengan menyesuaikan konteks pada masing-masing daerah. Setelah hal itu, pengorganisasian tim kampanye mulai dari relawan, tim media sosial, hingga tim yang melakukan kampanye door to door. Semua itu, kata dia, harus dilakukan secara terstruktur sehingga pertarungan Pilkada dapat dimenangkan.

"Jika itu dilakukan, maka PDI Perjuangan dapat menjadi partai yang paling siap menghadapi Pilkada serentak tahun 2024," tutur Bambang. Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada 2024 PDI Perjuangan Adian Napitupulu, mengatakan tidak ada partai politik di Indonesia yang pernah menghadapi Pilkada serentak di 545 daerah.

IHSAN RELIUBUN

Pilihan editor: Menkes Budi Gunadi Bela Wacana Pemerintah Datangkan Dokter Asing