3 Hal Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun dalam Revisi UU Polri

Minggu, 2 Juni 2024 07:07 WIB

Ilustrasi garis polisi. thecoverage.my

TEMPO.CO, Jakarta - DPR RI berencana memperpanjang batas usia pensiun aparat dan perwira kepolisian. Perubahan aturan itu akan dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri.

Salah satu usulan dalam draf RUU itu adalah masa pensiun perwira tinggi Polri. Adapun masa usia pensiun Polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2022 adalah 58 tahun. Dalan draft tersebut diusulkan usia pensiun menjadi 60 tahun.

Tentang perpanjangan usia pensiun anggota Polri

1. Alasan perpanjangan usia pensiun anggota Polri

Sementara anggota kepolisian yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 30 UU Polri.

Batas usia itu diperpanjang dalam draf revisi UU Polri yang sedang disusun, menjadi 60 tahun bagi anggota Polri dan 65 tahun bagi pejabat fungsional. Revisi UU Polri juga mengatur perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau jenderal polisi. Perpanjangan batas usia pensiun untuk jenderal polisi diusulkan agar diatur melalui Keputusan Presiden.

Advertising
Advertising

Sebagai rujukan untuk perubahan tersebut, tim kerja dari Badan Keahlian DPR menyusun naskah akademik. Salah satu identifikasi masalah yang dicatat adalah adanya tantangan untuk mengisi kekosongan posisi dalam jajaran Polri akibat pensiunnya anggota kepolisian.

“Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri, seringkali mengalami hambatan terkait jumlah anggota Polri yang harus pensiun di usia 58 tahun,” seperti tertulis dalam naskah akademik yang diperoleh Tempo pada Jumat, 17 Mei 2024.

2. Mengaburkan urgensi revisi UU Kepolisian

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyoroti wacana perpanjangan usia pensiun polisi dalam revisi UU Polri. "Wacana terkait perpanjangan itu hanya akan mengaburkan substansi terkait urgensi revisi UU Kepolisian," kata Bambang kepada Tempo, Sabtu, 18 Mei 2024.

Menurut dia, urgensi revisi Undang-undang Kepolisian yang lebih substansial adalah bagaimana memastikan lembaga negara sebesar Polri melaksanakan kewenangannya yang diberikan negara dengan benar sesuai harapan masyarakat.

"Bukan menjadi alat personal, kelompok atau golongan tertentu saja yang selama ini diasumsikan oleh masyarakat," ujar Bambang.

3. Tanggapan Polri

Polri akhirnya buka suara merespons kabar itu. Polri menilai bertambahnya usia pensiun berarti menambah waktu pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

“Dengan tambahnya usia pensiun berarti usia untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, negara, semakin bertambah,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dikutip dari laman humas.polri.go.id, Kamis, 30 Mei 2024.

Sandi Nugroho menyebut perpanjangan masa pengabidan di Polri bisa lebih memotivasi para anggota Polri untuk bekerja lebih baik serta bermanfaat. Lebih lanjut, ia mengatakan perpangan masa pensiun Polri merupakan inisiatif dari DPR RI yang berdasarkan hasil survei dan kajian.

“Inisiasi dari DPR bahwa UU Kepolisian akan direvisi dengan salah satu itemnya adalah usia pensiun yang tadi dari 58 menjadi 60, berdasarkan hasil survei, hasil kajian dan sebagainya,” katanya.


KAKAK INDRA PURNAMA | SULTAN ABDURRAHMAN | AMELIA RAHIMA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Pilihan editor: Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Berita terkait

11 Perbedaan PNS dan PPPK, Mulai dari Hak Keuangan hingga Batas Usia Pensiun

10 hari lalu

11 Perbedaan PNS dan PPPK, Mulai dari Hak Keuangan hingga Batas Usia Pensiun

PNS dan PPPK adalah pegawai ASN yang memiliki perbedaan dari berbagai aspek

Baca Selengkapnya

Cina Naikkan Usia Pensiun, Makin Banyak Gen-Z Terancam Menganggur

15 hari lalu

Cina Naikkan Usia Pensiun, Makin Banyak Gen-Z Terancam Menganggur

Cina menaikkan batas usia pensiun akibat harapan hidup yang kian panjang. Di sisi lain, tingkat pengangguran di kalangan anak muda tinggi.

Baca Selengkapnya

Meski Tuai Kritik, DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan Revisi UU TNI-Polri

51 hari lalu

Meski Tuai Kritik, DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan Revisi UU TNI-Polri

DPR memastikan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri akan tetap berlanjut ke tahap berikutnya. Kini DPR tinggal menunggu tindak lanjut pemerintah.

Baca Selengkapnya

BEM SI Kerakyatan Jawa Barat Gelar Aksi Tolak Revisi UU Polri, Lempar Kepala Babi ke Gedung DPRD Jabar

51 hari lalu

BEM SI Kerakyatan Jawa Barat Gelar Aksi Tolak Revisi UU Polri, Lempar Kepala Babi ke Gedung DPRD Jabar

Koordinator Wilayah Jawa Barat BEM SI Kerakyatan memastikan aksi tolak revisi UU Polri kali ini hanyalah awal dari aksi yang lebih besar.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Komnas HAM Tolak Revisi UU TNI-Polri

52 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Komnas HAM Tolak Revisi UU TNI-Polri

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi Kantor Komnas HAM di Jakarta untuk beraudiensi dengan pimpinan lembaga itu pada Rabu, 7 Agustus 2024. Dalam audiensi itu, koalisi mendesak Komnas HAM untuk menyatakan penolakannya terhadap Revisi Undang-undang atau RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya

Jubir PDI Perjuangan: Megawati Minta Kader Serukan Tolak Revisi UU TNI dan Polri

56 hari lalu

Jubir PDI Perjuangan: Megawati Minta Kader Serukan Tolak Revisi UU TNI dan Polri

Megawati sudah mengarahkan semua kader termasuk yang ada di Parlemen untuk menyuarakan hal ini.

Baca Selengkapnya

Revisi UU TNI, PDIP Kritik Penempatan Perwira Aktif di Jabatan Sipil hingga soal Usia Pensiun

56 hari lalu

Revisi UU TNI, PDIP Kritik Penempatan Perwira Aktif di Jabatan Sipil hingga soal Usia Pensiun

Chico, mengatakan, arahan Ketum PDIP Megawati karena sejumlah pasal revisi Undang-Undang TNI dan Polri dianggap menghidupkan dwifungsi.

Baca Selengkapnya

Ketum PDIP Megawati dan BEM SI Kerakyatan Kritik Rencana Revisi UU TNI-Polri

59 hari lalu

Ketum PDIP Megawati dan BEM SI Kerakyatan Kritik Rencana Revisi UU TNI-Polri

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan BEM SI Kerakyatan kompak. Pada hari yang sama kemarin, mereka mengkritik rencana revisi UU TNI-Polri.

Baca Selengkapnya

Gelar Unjuk Rasa, BEM SI Kerakyatan Tolak Revisi UU TNI dan Polri

30 Juli 2024

Gelar Unjuk Rasa, BEM SI Kerakyatan Tolak Revisi UU TNI dan Polri

Aksi itu diikuti BEM SI Kerakyatan beberapa universitas lain seperti UNS, UNNES, Universitas Paramadina, Universitas Trilogi, dan lainnya.

Baca Selengkapnya

BEM SI Gelar Aksi di Istana Siang Ini, Tolak Revisi UU TNI dan Polri

30 Juli 2024

BEM SI Gelar Aksi di Istana Siang Ini, Tolak Revisi UU TNI dan Polri

BEM SI akan melakukan aksi simbolik menolak revisi UU TNI dan Polri di Jakarta, Selasa 30 Juli 2024.

Baca Selengkapnya