Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

Sabtu, 23 Maret 2024 19:31 WIB

Acara Buka Bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2024. Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Tempo/Yohanes Maharso

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut praktik politik uang di Pemilu 2024, paling ugal-ugalan dibandingkan pemilu sebelumnya. Praktik lancung itu, kata AHY, berpengaruh terhadap perolehan suara Partai Demokrat yang turun pada Pemilu 2024.

"Fenomena vote buying atau politik uang bukan sesuatu yang baru tapi kali ini tahun 2024 ugal ugalan luar biasa buruknya. Dari mana kita harus mencari uang yang luar biasa itu untuk mempertahankan kursi, mendapatkan kursi," kata AHY dalam sambutannya di acara Buka Bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2024. Acara itu juga dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Dia menyebut praktik politik uang harus segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, menurut dia, biaya yang dibutuhkan untuk seorang calon legislatif atau Caleg untuk mendapatkan atau mempertahankan kursi akan semakin banyak. "Yang sudah nyebar uang saja belum tentu menang, apalagi yang enggak nyebar?" ucap AHY.

Mengutip pernyataan SBY, AHY menyebut, praktik politik uang baru bisa berhenti jika kesejahteraan masyarakat diperbaiki. Karena itu, dia mengajak seluruh kader partainya untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan masyatakat di pemerintahan.

"Kalau kemiskinan dipertahankan politik vote buying akan semakin merajalela. Ini perlu atensi kita bersama," kata dia.

Advertising
Advertising

AHY juga mengklaim, dirinya sudah berdiskusi dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang tersebut. Menurut AHY, Prabowo setuju dengan pendapatnya. Prabowo juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar praktik politik uang bisa dihapuskan.

Dia juga mendorong kader partainya di Senayan untuk memperjuangkan agar sistem Pemilu dapat disempurnakan menjadi lebih baik. AHY juga mengimbau kadernya untuk berbenah diri dan mempersiapkan Pemilu 2029 sedini mungkin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Partai Demokrat memperoleh 11.283.160 atau 7,43 persen dari total suara sah. Dengan perolehan suara itu Partai Demokrat diprediksi bakal mengalami penurunan jumlah kursi. Pada Pemilu 2019, Demokrat mendapat 54 kursi, sementara pada Pemilu 2024 diperkirakan perolehan kursi Demokrat turun 10 kursi menjadi 44 kursi.

Pilihan editor: Dua Kali Gibran Tak Dampingi Prabowo, Saat Bertemu Paloh dan Pidato Kemenangan

Berita terkait

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

20 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

1 hari lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

1 hari lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

1 hari lalu

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

2 hari lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

2 hari lalu

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

2 hari lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya