TPN Ganjar-Mahfud Klaim Kapolri Larang Kapolda Jadi Saksi di MK

Kamis, 21 Maret 2024 18:44 WIB

Pengacara Todung Mulya Lubis (tengah) saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' yang diajukan Aiman Witjaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dikatakan sempat akan menghadirkan seorang Kepala Kepolisian Daerah sebagai saksi dalam sidang gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengklaim Kapolri Listyo Sigit Prabowo melarang Kapolda menjadi saksi dalam proses persidangan tersebut.

Todung enggan mengungkapkan nama Kapolda yang sempat mau dijadikan saksi oleh TPN. Namun, dia menyatakan kecewa dengan larangan dari Kapolri.

“Saya enggak mau menyebutkan siapa, yang pasti saya kecewa adalah Kapolri melarang kapolda menjadi saksi,” kata Todung di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Maret 2024.

Todung berujar pihak TPN punya saksi yang cukup banyak untuk menghadapi proses persidangan di MK. Namun, kata dia, banyak juga orang yang tidak mau bersaksi untuk TPN karena ketakutan.

“Kita punya banyak saksi, tapi banyak juga saksi yang ketakutan, tapi kan kita tentu enggak bisa mendapatkan semua saksi yang ada,” kata Todung.

Advertising
Advertising

Padahal, menurut Todung, para saksi yang ketakutan itu menyaksikan dan mengalami sendiri kecurangan di proses Pemilu 2024.

Todung mengatakan tidak tahu persis apa yang mereka takutkan. “Tapi pasti ada aura kekuasaan yang di atas begitu hebat, ada monster mungkin,” ujar mantan Duta Besar RI untuk Norwegia dan Islandia itu.

Dalam kesempatan yang sama, Todung juga menyampaikan keheranannya terhadap hasil Pilpres 2024. “Buat saya there is something wrong with the election. Ada yang salah dengan proses pemilu. Nah, bukan kita menolak pemilu kita ingin memperbaiki dan mengkoreksi kesalahan itu,” ucapnya.

Sebab, kata Todung, perolehan suara Ganjar-Mahfud di beberapa daerah dia anggap tidak wajar. Di antaranya, kata dia, karena pasangan calon nomor urut tiga itu kalah di daerah-daerah yang merupakan stronghold atau basis kekuatan PDIP sebagai partai pengusung.

“Saya tidak pernah percaya kenapa Ganjar-Mahfud tidak pernah bisa menang di Bali, padahal itu stronghold-nya PDIP. Kenapa Ganjar kalah di Jateng, kenapa Ganjar kalah di Sulawesi Utara, unbelievable,” kata Todung.

Pilihan Editor: Anwar Usman Tak Ikut Tangani Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK, Bagaimana dengan Pileg?

Berita terkait

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

9 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

13 jam lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

16 jam lalu

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

19 jam lalu

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.

Baca Selengkapnya

Kapolri Beri Penghargaan bagi Polisi yang Bertugas di Papua Pegunungan: Dari Pin Emas hingga Kenaikan Pangkat

1 hari lalu

Kapolri Beri Penghargaan bagi Polisi yang Bertugas di Papua Pegunungan: Dari Pin Emas hingga Kenaikan Pangkat

Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada lima polisi di Papua, yaitu KPLB satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama.

Baca Selengkapnya

MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah

1 hari lalu

MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah

Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah sengketa Pileg 2024 terbanyak di MK, dengan total 26 perkara.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

1 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

1 hari lalu

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan Ganjar Pranowo yang ingin berada di luar pemerintahan. Ini sikap yang mulia.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

1 hari lalu

Hakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024

Hakim MK Arsul Sani sempat berkelakar dengan Komisioner KPU di ruang sidang soal kekalahan tim sepak bola favoritnya, Manchester United.

Baca Selengkapnya

Rekaman Peristiwa Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin dan TPN Ganjar-Mahfud

1 hari lalu

Rekaman Peristiwa Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin dan TPN Ganjar-Mahfud

TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 resmi dibubarkan. Berikut rekaman peristiwanya.

Baca Selengkapnya