TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sangat wajar jika Partai Golkar mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo. Ujang mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa partainya layak mendapatkan minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo.

"Saya meyakini sudah ada kesepakatan, mungkin Airlangga katakan itu dalam rangka 'menagih' apa yang telah disepakati di awal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 bahwa Golkar minimal mendapatkan lima kursi menteri," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Ujang menyebutkan pembagian kekuasaan atau power sharing biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik. Dia meyakini sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo apabila pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024.

Dia menilai sangat wajar ketika Golkar minimal mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo. Sebab, Golkar menjadi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapatkan suara terbanyak di Pemilu 2024.

"Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. Kenapa itu penting karena ketika pemerintahan berjalan ke depan lalu Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan mendukung Prabowo," jelasnya.

Namun, sebaliknya, jika Golkar diberi sedikit kursi menteri di kabinet Prabowo, maka partai berlambang beringin itu akan bermain setengah mendukung, sehingga berefek tidak baik bagi Prabowo-Gibran.

Ujang meyakini Prabowo akan berhitung cermat untuk memberikan kursi menteri untuk Golkar. Karena, ketika salah ambil keputusan, maka bisa menyebabkan Golkar kecewa sehingga mempengaruhi internal koalisi.

"Prabowo akan berpikir bagaimana caranya agar Golkar nyaman dan dapat terakomodasi. Koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maka siapa partai yang menang pemilu mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional," kata dia.

Ujang mengingatkan pembagian kekuasaan dan kesepakatan politik merupakan hal wajar, khususnya dalam konteks pemenang kontestasi politik pasti akan bicara terkait dengan "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”.

Karena itu, dia menilai sangat wajar ketika Airlangga menyampaikan pernyataan minimal Golkar mendapatkan lima kursi menteri. "Pernyataan itu tidak wajar kalau Golkar suaranya kecil, namun kenyataannya suara Golkar mengalami kenaikan signifikan," ujarnya.

Pilihan editor: Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN