TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak menyerukan rekonsiliasi nasional setelah Pemilu 2024. Seruan itu berasal dari anggota legislatif, menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pengamat politik, akademikus, hingga tokoh agama.

Mereka punya alasan masing-masing dalam menyuarakan dorongan rekonsiliasi nasional tersebut. Ada yang menyebut rekonsiliasi sebaiknya dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelum Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 20 Maret nanti.

Berikut ini sikap sejumlah pihak terhadap seruan rekonsiliasi pasca-Pemilu 2024:

1. Menkominfo Budi Arie Setiadi: Rekonsiliasi Sudah Terjadi di Akar Rumput

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengimbau masyarakat menerima hasil resmi Pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selambat-lambatnya pada 20 Maret nanti.

“Karena rakyat sudah memberikan suaranya, sudah membuat keputusan, kita terima hasilnya, tunggu sambil menanti hasil resmi yang disampaikan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Jumat, 15 Maret 2024.

Budi mengatakan tantangan terbesar bukan hanya terletak pada persaingan antarcalon atau partai politik, tetapi juga pada potensi polarisasi masyarakat. Terlebih di ruang publik, belakangan ini banyak beredar narasi mengenai kecurangan hasil Pemilu 2024, yang akan mempengaruhi legitimasi proses Pemilu 2024.

Dia menegaskan saat ini pemerintah berupaya mendukung KPU untuk menjelaskan kepada semua pihak bahwa pesta demokrasi telah berlangsung dengan baik. Menurut dia, masyarakat di akar rumput sudah bisa menerima hasil karena dalam demokrasi kalah dan menang menjadi hal yang biasa.

“Ini kan soal harmonisasi, rekonsiliasi sudah terjadi di akar rumput, masyarakat sudah lebih baik. Saya mengharapkan semoga kita rukun kembali, karena pemilu sudah selesai. Jadi kita bersatu kembali untuk membangun dan memajukan Indonesia,” ucapnya.

2. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti: Stabilitas Politik yang Terganggu Bisa Mengganggu Investasi

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai pentingnya rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu 2024 untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor domestik maupun asing.

<!--more-->

“Tentu dengan stabilitas politik yang terganggu bisa mengganggu investasi dan pembangunan ekonomi,” kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.

Menurut Esther, stabilitas politik menjadi kunci untuk menarik investasi domestik maupun asing. Ketika suatu negara aman dan kondusif, maka kepercayaan investor akan meningkat, sehingga mereka lebih berani melakukan investasi jangka panjang. Dia mengatakan ketidakpastian politik cenderung menyebabkan fluktuasi pasar yang signifikan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai tukar, kenaikan suku bunga, dan penurunan harga saham, yang semuanya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Esther menuturkan, dengan adanya stabilitas dan kerja sama, maka semua pihak akan bersinergi dalam mengendalikan harga bahan pokok yang saat ini masih tinggi. “Data historis menunjukkan bahwa dua Presiden Indonesia jatuh karena inflasi tinggi dan kelangkaan pangan,” ucap Esther.

3. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin: Rekonsiliasi Perlu Dibangun Jauh-jauh Hari

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan rekonsiliasi nasional usai Pemilu 2024 semestinya perlu dibangun jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu dikeluarkan oleh KPU pada 20 Maret nanti. Menurut dia, upaya rekonsiliasi nasional dengan suasana aman, damai, lancar, dan penuh dengan kekeluargaan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba.

"Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu saat dihubungi di Jakarta pada Ahad, 17 Maret.

Dia mengatakan upaya rekonsiliasi nasional perlu dilakukan oleh sejumlah tokoh bangsa, tokoh politik, maupun pihak yang menang atau yang kalah. Mereka perlu menunjukkan bisa saling berangkulan.

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai membangun bangsa tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja, melainkan harus secara bersama-sama.

"Oleh karena itu, ya seluruh komponen bangsa, baik dari partai politik maupun individu-individu, kelompok-kelompok, punya peran besar untuk bisa melakukan rekonsiliasi," kata dia.

<!--more-->

4. Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji: Rekonsiliasi Penting untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menilai rekonsiliasi nasional penting dilakukan usai Pemilu 2024. Dia mengatakan rekonsiliasi menjadi fondasi yang krusial untuk menciptakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi demi mewujudkan pembangunan bangsa dan negara yang berkelanjutan.

“Rekonsiliasi nasional sangat penting untuk mewujudkan stabilitas politik. Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” kata Sarmuji, di Jakarta, Jumat, 15 Maret.

Menurut dia, dalam membangun rekonsiliasi bisa dengan memanfaatkan momentum Idul Fitri 1445 Hijriah guna menciptakan situasi kondusif setelah Pemilu 2024.

“Saat ini Indonesia lagi bertumbuh dengan baik dibandingkan dengan rata-rata negara lain. Kita bisa memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum rekonsiliasi nasional,” katanya pula.

Sarmuji mengatakan, untuk mencapai rekonsiliasi nasional, diperlukan sikap legawa dan kenegarawanan dari semua pihak yang terlibat dalam proses politik. Dia menekankan era kontestasi telah berakhir dan saatnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali sebagai bagian dari keluarga besar bangsa.

Pilihan editor: Reaksi Golkar Soal Gibran Disebut Berpeluang Jadi Calon Ketua Umum dalam Munas 2024