TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie ‘menyenggol’ Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB karena mengalami lonjakan suara dalam quick count di sebuah lembaga survei.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah angkat bicara terkait lonjakan suara partainya seperti yang disebut Grace Natalie.

"Terus, salah kami apa?" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah lewat aplikasi perpesanan kepada Tempo, Ahad kemarin, 3 Maret 2024.

Fahri pun enggan menanggapi lebih lanjut soal lonjakan suara Partai Gelora. Menurut Fahri, lebih baik mengikuti jadwal yang ada untuk mengetahui hasil perolehan suara peserta pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Seperti diketahui, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Legislatif DPR dan DPD akan diumumkan paling lambat pada 20 Maret 2024. Sedangkan hasil Pileg DPRD Provinsi diumumkan paling lambat pada 10 Maret, dan hasil Pileg DPRD Kabupaten/Kota paling lambat pada 5 Maret 2024.

"Semua lagi kerja amankan suara," tutur Fahri.

Cak Imin ingatkan jaga suara

Ketua Umum PKB,Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengingatkan semua partai politik agar tidak ada jual beli suara terkait lonjakan suara partai politik dalam perhitungan data Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU.

"Ya saya minta kepada semua partai, termasuk khususnya PKB untuk benar-benar menjaga suara masing-masing," ujar Cak Imin dalam keterangannya ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Calon wakil presiden nomor urut satu itu mengingatkan semua partai politik agar mencegah terjadinya jual beli suara.

"Jangan sampai terjadi jual beli suara, transfer hasil pemilu yang itu sangat tidak bermoral," kata dia.

Karena itu, Cak Imin mengimbau semua pihak untuk mengawasi jalannya perhitungan suara di KPU.

"Sehingga kita betul-betul harus awasi hari-hari di mana penghitungan ini kita mencurigai adanya transfer dan transaksi suara di luar aturan yang ada," kata dia.

Selanjutnya: Grace ‘senggol’ Gelora dan PKB

<!--more-->

Sebelumnya, Grace Natalie mengatakan penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar. Menurut dia, perbedaan ini tidak hanya dialami PSI tapi juga partai-partai lain.

Grace pun mengungkapkan berdasarkan hasil quick count Indikator Politik Indonesia, suara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Gelora juga memiliki perolehan suara lebih besar di rekapitulasi suara KPU, dibandingkan dengan hasil hitung cepat.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi juga mengungkapkan Gelora menjadi salah satu partai yang mengalami penambahan suara dalam data Sirekap KPU.

"Ternyata bukan hanya PSI, tapi juga Gelora yg mengalami penambahan suara tak wajar. Bagaimana sikap partai2 lain? Kayak adem-adem aja," cuit Burhanuddin dalam akun X-nya @BurhanMuhtadi pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Namun, Burhanuddin tak mengelaborasi lebih lanjut perihal dugaan penambahan suara tak wajar tersebut. Tempo berupaya mengkonfirmasi soal ini kepada Burhanudin, namun pesan maupun panggilan telepon tidak dijawab hingga berita ini ditulis.

Berdasarkan data yang tersebar di media sosial X, perolehan suara Partai Gelora pada 1 Maret pukul 17.00 WIB adalah 1.044.390. Dua jam kemudian atau pukul 19.00, jumlahnya menjadi 1.059.577.

Berdasarkan pantauan Tempo dalam real count KPU, Partai Gelora memperoleh 1.142.447 pada 3 Maret sekitar pukul 02.00 dini hari. Pada hari yang sama pukul 13.00 WIB, perolehan suara bertambah menjadi 1.142.531 suara.

Sementara PSI memperoleh suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat, 1 Maret 2024.

Data Sirekap pada 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam ledakan suara.

Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA SARI | EKA YUDHA SAPUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: FSGI Tolak Alokasi Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Sebut Pemerintah Gagal Paham