Rekapitulasi Suara Pemilu di Solo Diwarnai Interupsi, Saksi PDIP Enggan Teken Berita Acara

Minggu, 3 Maret 2024 11:40 WIB

Seorang petugas dari KPU Kota Solo memperlihatkan kotak reekapitulasi penghitungan suara saat rapat pleno terbuka berlangsung di Hotel The Sunan Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, Sabtu malam, 2 Maret 2024, sempat diwarnai interupsi dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka menyoroti jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) yang jumlahnya banyak.

Saksi dari PDIP untuk rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota, Suharsono, menyatakan bahwa jumlah DPTb dan DPK mencapai 4 ribuan.

"Untuk DPTb dan DPK ini harus memenuhi syarat dan ketentuan. Dengan banyaknya jumlah DPTb dikhawatirkan ada pelanggaran dalam proses penghitungan suaranya," ungkap Suharsono ketika ditemui Tempo di Hotel The Sunan Solo, lokasi penyelenggaraan rapat pleno terbuka itu, Sabtu, 2 Maret 2024.

Suharsono mengatakan informasi tersebut bahkan disampaikan oleh Ketua KPU Kota Solo, Bambang Christanto, dalam pidato sambutannya. Menurut KPU jumlah itu banyak karena angka partisipasi tinggi.

"Tapi kami khawatir justru banyak karena mobilisasi," katanya.

Advertising
Advertising

Saat rapat pleno digelar, saksi dari PDIP sempat mengajukan permohonan untuk membuka salah satu kotak suara, yakni di TPS 9 Kelurahan Semanggi yang jumlah DPTb-nya mencapai 158 suara dan DPK mencapai 454 suara.

"Karena kalau terbukti ada pelanggaran, maka akan ada bola salju hingga ke tingkat atasnya, tidak memenuhi syarat tapi nyoblos," tuturnya.

Namun permohonan untuk membuka kotak suara ini ditolak oleh KPU. KPU berdalih karena sudah menggunakan sistem berjenjang, TPS, PPK hingga ke tingkat kota.

"KPU menolak. Tapi karena itu hak saya, hak kami dari PDIP, maka kami disediakan surat keberatan dan isi surat tersebut menjelaskan bahwa KPU keberatan membuka kotak suara atas usulan saksi PDIP untuk membuka kotak suara di TPS Semanggi," katanya.

Sementara itu, dalam rapat pleno itu ada sejumlah saksi yang tidak menandatangani berita acara hasil pelaksanaan rapat itu. Saksi-saksi tersebut dari PDIP dan Partai NasDem.

Dimintai konfirmasi, Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Solo Para Hindra, membenarkan hal itu. Dia menyebut alasan saksi dari partainya tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Solo itu sebagai tindak lanjut dari yang dilaksanakan saksi-saksi di tingkat kecamatan.

"Iya (saksi tidak tanda tangan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Solo) agar nyambung dengan saksi yang dari kecamatan tidak tanda tangan," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Minggu, 3 Maret 2024.

Dia menilai tindakan itu dilatarbelakangi komitmen Partai NasDem untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilu 2024. "Semangatnya untuk memperbaiki pemilu agar lebih baik lagi," ucapnya.

Pata sebelumnya juga menyatakan saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, para saksi dari Partai NasDem juga tidak menandatangani berita acara. Ada beberapa alasan yang mendasari diambilnya tindakan itu yaitu data tempat pemungutan suara (TPS) di sistem rekapitulasi (sirekap) yang tidak lengkap, kotak suara yang terlalu lama menginap di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, dan berkaitan dengan undangan saksi sebanyak 2 orang tapi panel berjumlah 4 hingga 6 panel.

Sementara itu Ketua Badan Pemilihan Umum (Bappilu) PDIP Kota Solo Her Suprabu juga menyebut saksi dari partai itu tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dari tahapan di tingkat kecamatan bahkan hingga tingkat kota. Langkah itu berdasarkan instruksi dari DPP PDIP.

Adapun Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto berdalih proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota telah berjalan. Dia mengakui dalam rapat ada beberapa saksi menanyakan ihwal DPK dan DPTb. Namun, berdasarkan konfirmasi yang dilakukan KPU secara berjenjang dari tingkat KPPS hingga PPK diketahui sinkronisasi yang dilakukan sudah berjalan lancar dan tidak ada kejadian khusus.

"Sudah kami sampaikan bahwa sepanjang sinkronisasi yang dilaksanakan PPK sudah berjalan lancar maka tidak ada alasan kuat untuk membuka kotak suara," kata Bambang.


SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Kata Pengamat soal Lonjakan Suara PSI yang Signifikan dalam Beberapa Hari

Berita terkait

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

3 jam lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

5 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

9 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

12 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

13 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

16 jam lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

16 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

1 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya