Koalisi Sipil Minta Panglima TNI Hentikan Rencana Penambahan 22 Kodam Baru

Jumat, 1 Maret 2024 10:10 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) menggunakan mobil mengecek alutsista di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. ANTARA/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk tidak melanjutkan wacana penambahan 22 Komando Daerah Militer atau Kodam baru. Menurut Koalisi, langkah Markas Besar TNI yang terus melanjutkan rencana penambahan Kodam tidak memiliki visi yang sesuai dengan semangat reformasi. Khususnya reformasi angkatan bersenjata.

Penambahan tersebut bakal membuat Kodam ada di setiap provinsi di Tanah Air. “Mabes TNI harus menghentikan rencana penambahan Kodam untuk semua provinsi Indonesia,” tulis Koalisi dalam pernyataan sikapnya pada Jumat, 1 Maret 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari berbagai organisasi masyarakat. Di antaranya Imparsial, Centra Initiative, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, Public Virtue, YLBHI, serta belasan lembaga lainnya.

Menurut koalisi ini, penambahan 22 Kodam baru tidak relevan untuk memperkuat pertahanan negara. Pasalnya, peningkatan jumlah Kodam berakar dari persepsi adanya ancaman internal, bukan eksternal.

Koalisi menyatakan hal tersebut akan mengakibatkan para prajurit TNI lebih fokus mengurusi isu sosial dan politik di dalam negeri. “Bukan fokus ke tugas pokoknya dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain,” ucap koalisi itu.

Advertising
Advertising

Mereka menyampaikan bahwa eksistensi komando teritorial, seperti Kodam atau Koramil (Komando Rayon Militer), tidak lagi memiliki relevansi dan signifikansi dengan konteks ancaman yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Koalisi pun meminta pemerintah serta DPR untuk mengambil kebijakan angkatan bersenjata yang lebih sesuai dengan potensi ancaman yang dihadapi Indonesia secara geografis.

“Koalisi mendesak pemerintah dan DPR segera melakukan restrukturisasi komando teritorial dan digantikan dengan model postur dan gelar kekuatan militer yang lebih kontekstual dengan dinamika ancaman dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata mereka.

Sebelumnya, rencana pembangunan 22 Kodam baru disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam Rapim TNI Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu, 28 Februari 2024. Penambahan itu akan membuat jumlah total Kodam di Tanah Air yang saat ini 15 menjadi 37.

Pilihan Editor: Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar Purnatugas Usai Menjabat 2 Tahun 2 Bulan, Diarak Panser Anoa

Berita terkait

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

7 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

8 hari lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

19 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Kronologi Dua Prajurit TNI Tersambar Petir, Satu Meninggal

20 hari lalu

Kronologi Dua Prajurit TNI Tersambar Petir, Satu Meninggal

Dua prajurit yang tersambar petir itu tengah melintas di Delta 1 Mabes TNI, Cilangkap.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

25 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

26 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Bentrok TNI AL Vs Brimob di Sorong Berakhir Damai, Patroli Bersama Digalakkan Usai Baku Pukul

27 hari lalu

Bentrok TNI AL Vs Brimob di Sorong Berakhir Damai, Patroli Bersama Digalakkan Usai Baku Pukul

Pasca-bentrokan antara Brimob dan TNI AL di Pelabuhan Sorong, diketahui sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia, konflik serupa pernah terjadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

29 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

30 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

30 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya