Serba-serbi PT Kaltim Amonium Nitrat, Pabrik Bahan Baku Peledak yang Diresmikan Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 16:14 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam peresmian pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat, joint venture PT Dahana dan PT Pupuk Kaltim, di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan PT Kaltim Amonium Nitrat (PT KAN), pabrik bahan baku peledak di Bontang, Kalimantan Timur pada hari ini Kamis, 29 Februari 2024.

Jokowi mengatakan keberadaan pabrik ini membantu industri pertahanan di Indonesia dan mengurangi ketergantungan dari negara lain.

Selain itu, kata Jokowi, amonium nitrat yang diproduksi pabrik itu dapat pula menjadi bahan baku industri pangan yang bisa digunakan sebagai pupuk NPK. Berikut serba-serbi PT KAN yang diresmikan Jokowi pada hari ini.

Bahan baku peledak

Jokowi mengatakan bahwa amonium nitrat bisa menjadi bahan baku untuk berbagai industri, di antaranya industri pertahanan dan industri pangan. Zat tersebut, kata dia, bisa digunakan sebagai bahan untuk memproduksi bahan baku pupuk NPK hingga bahan baku peledak.

“Tadi saya lupa (menyampaikan) bahwa amonium nitrat ini juga menjadi bahan baku bagi industri pertahanan kita. Utamanya untuk peledak,” kata Jokowi usai peresmian pabrik PT KAN di Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024.

Kurangi ketergantungan dari negara lain

Advertising
Advertising

Menurut Jokowi, amonium nitrat yang diproduksi di pabrik tersebut bisa membantu industri pertahanan di Indonesia agar tidak bergantung dari negara asing.

“Nah, kalau kita sudah punya juga bahan bakunya, kita tidak tergantung dengan negara lain,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kurangi impor

Jokowi mengungkapkan Indonesia masih mengimpor 21 persen amonium nitrat dari negara lain. Dengan adanya pabrik ini, kata Jokowi, impor amonium nitrat bisa dikurangi sebanyak 8 persen.

"Sisanya masih 13 persen, bisa selesaikan sekalian, sehingga 100 persen bahan baku untuk NPK itu ada dalam negeri," kata Jokowi.

Nilai investasi Rp 1,2 triliun

Menurut Jokowi, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 13 persen kebutuhan amonium nitrat nasional. Melalui pembangunan PT KAN, Jokowi berharap Indonesia bisa lebih mandiri dan berdikari, khususnya di bidang pertahanan dan pangan.

"Kita harapkan dengan selesainya pembangunan industri Kaltim Amonium Nitrat ini, kemandirian kita, produktivitas kita di bidang pangan menjadi lebih mandiri, lebih berdikari dan investasi yang telah ditanamkan sebesar Rp 1,2 triliun itu tidak sia-sia," tutur Jokowi.

Saat meresmikan PT KAN, Jokowi didampingi oleh beberapa menteri dan pejabat negara. Di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.

Selanjutnya: PT KAN produksi 75 ton amonium nitrat per tahun

<!--more-->

Kapasitas produksi PT KAN

PT KAN merupakan perusahaan patungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Dahana. PT KAN merupakan perusahaan industri kimia yang berdiri sejak 2003. Pabrik ini disebut mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton amonium nitrat setiap tahunnya.

Perseroan yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 11 tertanggal 5 Mei 2003 di Jakarta itu telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: C-25546 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 27 Oktober 2003.

Visi Misi PT KAN

PT KAN mengusung visi menjadi sebuah perusahaan nasional yang beroperasi dalam industri asam nitrat, amonium nitrat, dan produk-produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam dan luar negeri, dengan memprioritaskan industri ramah lingkungan, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara misi perusahaan, yaitu pertama, memenuhi dan menyediakan kebutuhan amonium nitrat untuk pertambangan dan sektor lainnya.

Kedua, mendorong kemampuan kemandirian penguasaan teknologi dan produksi yang berwawasan lingkungan.

Ketiga, memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tujuan perusahaan dan kegiatan usaha.

SULTAN ABDURRAHMAN | AMELIA RAHIMA SARI | ANDIKA DWI | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Indonesia Lebih Aman dari Resesi Dibanding Negara-negara Besar

Berita terkait

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

3 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

3 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

4 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

5 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

5 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

6 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

8 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

8 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

9 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

9 jam lalu

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

AMAN Kaltim meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat sebelum berinvestasi di proyek IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya