Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun, Indikator Politik Indonesia Ungkap Penyebabnya

Kamis, 29 Februari 2024 09:14 WIB

Presiden Jokowi saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Komisi Kejaksaan bertugas mengawasi Jaksa dan Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indikator Politik Indonesia menemukan adanya penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebanyak 2 persen. Apa penyebabnya?

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi saat ini adalah 76,6 persen: turun dari angka sebelumnya 78,6 persen. Meskipun Jokowi sudah all out dalam menekan harga beras agar tidak naik, kata Burhanuddin, namun sudah ada dampak negatif yang dirasakan masyarakat.

"Hal ini kemungkinan karena efek atau kinerja para menteri dan atau faktor alam ya, namun tetap saja Presiden Jokowi adalah pemimpin negaranya. Karena hal itu, dia kena impact negatifnya," kata Burhanuddin melalui rilis survei yang disiarkan secara daring, Rabu, 28 Febuari 2024.

Burhanudin mengatakan, jika kelangkaan harga beras dan kebutuhan pokok terus berlanjut, kemungkinan besar tren tingkat kepuasan terhadap Jokowi akan terus menurun.

"Ini juga tentu mengurangi legacy Presiden Jokowi yang ingin di sisa masa akhir jabatannya approval rating-nya atau tingkat kepercayaannya di atas 80 persen. Ini yang harus menjadi perhatian," kata Burhanuddin.

Advertising
Advertising

Survei Indikator ini dilakukan pada periode 18-21 Februari 2024 melalui telepon dengan Sample Random Digit Dialing (RDD). Jumlah responden adalah 1.127 dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari tingkat kepuasan 76,6 persen, Burhanudin mengatakan, hal ini berkaitan dengan pemberian bantuan sosial kepada rakyat kecil. Sementara 20,7 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi dikarenakan bantuan yang tidak merata. Sisanya, 2,7 persen tidak tahu/tidak jawab.

Burhanuddin mengatakan menurunnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi juga bisa disebabkan karena lemahnya pemberantasan korupsi atau yang berkaitan dengan penegakkan hukum.

"Ini lagi-lagi berkaitan dengan sisi penegakan hukum," kata dia.

Pilihan Editor: Survei Indikator Temukan Tingkat Kepuasan terhadap Jokowi Turun Jadi 76,6 Persen

Berita terkait

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

3 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

3 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

4 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

5 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

5 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

6 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

7 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

7 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

9 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

11 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya