TPN Ganjar-Mahfud Sebut Quick Count Belum Bisa Putuskan Hasil dan Representasi Pilpres Berjalan Baik

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 15 Februari 2024 13:30 WIB

Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, sedang memberikan keterangan kepada awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto meminta para relawan dan pendukung pasangan nomor urut 3 untuk menunggu hasil penghitungan manual Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurut dia, penghitungan manual ini akan membuktikan kepastian integritas dan keadilan proses Pemilu 2024.

Selain itu, Andi menyebut TPN Ganjar-Mahfud terus mencermati hasil quick count dan exit poll yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

“Hasil quick count dan hasil exit poll merupakan salah satu instrumen yang kami lihat. Tapi, tentunya, hasil finalnya harus menunggu perhitungan manual yang nanti akan difinalisasi bersama antara Paslon 01, 02,03, pada akhir Maret 2024,” kata Andi di Posko Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Februari 2024.

Andi mengatakan hasil quick count belum bisa memutuskan bahwa hasil dan merepresentasikan demokrasi telah berjalan baik di negara ini. Sebab, pada hari pencoblosan 14 Februari 2024, TPN menerima cukup banyak laporan adanya indikasi kecurangan di lapangan.

Menurut Andi, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis bersama tim juga terus menganalisa laporan dan video terkait adanya pelanggaran.

Advertising
Advertising

“Itu yang sedang kami cermati, bahwa kami mengamati laporan-laporan dan video yang beredar. Ada hasil dari rapat-rapat di daerah tentang apa yang terjadi. Itu kami cermati. Bang Todung sudah mengumpulkan timnya untuk menganalisa laporan-laporan itu. Semoga yang di awal proses Pemilu 2024 ini, yang kami sebut sebagai awal dari mendung demokrasi, bisa menghasilkan Pemilu demokratis dan komitmen kita yang mengawal prosesnya secara baik,” kata Andi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Hasto menyebut kecurangan di Pilpres telah melewati batas.

"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, pada Rabu, 14 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Tim khusus ini, kata Hasto, bisa diisi oleh orang hukum dan para pakar yang berkaitan dengan demografi. "Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelas Hasto.

Hasto mengklaim operasi kecurangan di Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. Hasto menyebut elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi.

"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan dirinya melihat adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 ini. Dia mengklaim PDIP juga sudah memiliki bukti materiil dan fakta hukum.

"Seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud," kata Hasto.

Hasto menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024, meski produknya tak bisa dijadikan patokan karena penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI. Kendati demikian, Hasto menyebut dari hasil hitung cepat bisa dibandingkan antara pemilihan dalam negeri dengan luar negeri yang melahirkan sebuah anomali.

"Apa yang menjadi harapan rakyat baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda," kata Hasto.

Hasto menambahkan, “Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih."

Pilihan Editor: Hasil Quick Count Prabowo-Gibran Lolos Satu Putaran, Apa Tanggapan Kubu Ganjar-Mahfud?

Berita terkait

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

4 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

10 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

14 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

14 jam lalu

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

17 jam lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sinyal Awal PDIP Diprediksi Bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Sinyal Awal PDIP Diprediksi Bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PDIP disebut bakal menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada Rakernas: Koalisi atau oposisi.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

1 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Warga Datangi Kediaman Anies Baswedan di Acara Ulang Tahun

1 hari lalu

Warga Datangi Kediaman Anies Baswedan di Acara Ulang Tahun

Anies menggelar acara ulang tahun di kediamannya, Pendopo Anies Baswedan, dengan membawa jajanan dari luar.

Baca Selengkapnya

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

1 hari lalu

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan Ganjar Pranowo yang ingin berada di luar pemerintahan. Ini sikap yang mulia.

Baca Selengkapnya