TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia kekurangan sekitar 140 ribu dokter. Dalam pemaparan visi-misinya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan cara menambah Fakultas Kedokteran di Indonesia.

"Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan segera kita atasi dengan cara kita akan menambah Fakultas Kedokteran di Indonesia," kata Prabowo saat pemaparan visi-misi dalam debat capres terakhir di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.

Selain itu, Menteri Pertahanan tersebut juga menyatakan rencana pembangunan 300 Fakultas Kedokteran, meningkat dari jumlah saat ini sebanyak 92. "Kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia," ujar dia.

Tanggapan IDI

Pernyataan Prabowo ini tentu mengundang komentar dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Mohammad Adib Khumaidi, menyoroti permasalahan utama di bidang kesehatan adalah distribusi dokter yang tidak merata di seluruh Indonesia.

"Permasalahan utama kita itu, apakah mereka (dokter) sudah tersebar ke wilayah yang sama? Ini bisa dilihat data di konsil kedokteran, 160 ribu masih berada di wilayah waktu Indonesia barat (WIB) dari total 226 (ribu)," kata Adib dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Adib menekankan bahwa permasalahan utama bukanlah produksi dokter, melainkan distribusinya yang tidak merata. Ia menyoroti pentingnya penataan persebaran dokter melalui pembiayaan pendidikan dokter yang dikelola pemerintah dengan benar.

Menurut dia, dibutuhkan pemetaan berbasis wilayah untuk distribusi dokter yang lebih merata guna mengatasi permasalahan kesehatan di masing-masing wilayah. "Kalau bicara permasalahan dokter di Indonesia, tidak hanya dari aspek produksi, tetapi juga perencanaan kebutuhan, utamanya pemetaan berdasarkan permasalahan kesehatan di masing-masing wilayah," kata dia.

"Kalau tidak tepat menghitung kebutuhan dokter, maka akan muncul suplai dokter yang berlebih. Apabila jumlah dokter yang banyak itu terkonsentrasi dan bisa ditempatkan merata di seluruh Indonesia, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau hanya terpusat di beberapa wilayah, akan menjadi masalah, karena potensi konflik sipil, hukum, dan etik bisa muncul di masyarakat, lalu kesejahteraan dokter bisa turun," ujar Adib.

Tanggapan IDAI

Selain IDI, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso juga menyoroti pentingnya kualitas pendidikan kedokteran dalam mengomentari rencana pembangunan 300 Fakultas Kedokteran (FK) yang diusung oleh Prabowo Subianto. Piprim menekankan bahwa pendirian FK harus diiringi dengan kualitas yang baik, bukan hanya mengejar kuantitas semata.

"Ya, membangun satu FK aja kan prasyaratnya banyak, jadi nggak gampang gitu loh. Jangan sampai nanti kita ingin mengejar kuantitas, tapi kualitasnya acak kadut gitu," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Piprim mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pendidikan yang terburu-buru dapat mengakibatkan penurunan kualitas para dokter baru. Ia juga menyarankan agar penambahan jumlah dokter dilakukan secara sistematis dan tidak instan.

HAN REVAN PUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Ramai Ahok Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja, TKN Prabowo-Gibran: Tidak Usah Ditanggapi, Selalu Bikin Gaduh