Respons Elite PDIP Terhadap Manuver Jokowi dan Gibran, Apa Kata Hasto Kristiyanto dan Masinton Pasaribu?

Kamis, 2 November 2023 12:25 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat mengikuti kampanye akbar di Parkir Timur, Komplek GBK Senayan, Jakarta, 31 Maret 2019. Ia meminta kader-kader partainya mengkampanyekan tiga kartu besutan capres Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Manuver yang dilakukan oleh elite PDIP terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai oleh berbagai pihak menunjukan gejala hubungan yang sedang memanas antara keduanya. Namun demikian, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP membantah bahwa saat ini hubungan partainya dengan Jokowi sedang tidak baik.

“Siapa yang panas, ya?,” kata Puan kepada wartawan di kompeks parlemen, Selasa, 31 Oktober 2023.

Lebih lanjut, ketika ditanya terkait jadwal pertemuan elite PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi, Puan tidak menjawab secara lugas. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR tersebut menjelaskan bahwa dengan posisi yang diemban sekarang, menyebabkan bahwa secara fungsional, memang telah semestinya bertemu dengan Presiden.

Namun demikian, reaksi berbeda ditunjukkan oleh sejumlah elite PDI Perjuangan terhadap Presiden Jokowi, terlebih setelah Gibran diangkat menjadi cawapres Prabowo. Beberapa pernyataan elite PDI Perjuangan terdapat yang menyerang Presiden Jokowi, seperti pembahasan kembali isu masa jabatan tiga periode hingga soal Jokowi yang meninggalkan PDI Perjuangan.

Hasto Kristiyanto

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengatakan bahwa saat ini partainya sedang bersedih dan luka hati yang perih karena Presiden Jokowi dinilai telah meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDI Perjuangan selama ini telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Jokowi.

Lebih lanjut, pencalonan Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo merupakan pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan merekayasa hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Djarot Saiful Hidayat

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, yakni Djarot Saiful Hidayat turut merespon pencalonan Gibran selaku calon wakil presiden pendamping Prabowo. Bahkan, Djarot menyebut bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan contoh yang tidak bagus untuk anak muda.

"Gibran anak muda yang terlalu terburu-buru," kata Djarot di Gedung CM, Matraman, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.

Lebih lanjut, Djarot menyebut bahwa PDI Perjuangan telah memberikan kesempatan terhadap Gibran untuk menjadi Wali Kota Solo. Djarot berharap bahwa kesempatan yang diberikan tersebut bisa menjadi tahapan Gibran untuk menduduki jabatan sebagai gubernur.

Selain itu, Djarot juga turut membandingkan Gibran dengan Jokowi dan Ganjar, yang menurut dirinya merupakan contoh sukses kader PDI Perjuangan. Menurut Djarot, Gibran dinilai mengabaikan nilai-nilai yang ditanamkan melalui sekolah partai.

"Saya merasa, waduh, merasa tertusuk duri, prihatin ternyata nilai-nilai yang kita tanamkan di sekolah partai masih ada yang seperti itu hanya demi kekuasaan," kata Djarot.

Masinton Pasaribu

Sementara itu, politikus PDIP, yakni Masinton Pasaribu turut memberikan respon terhadap Jokowi dan Gibran melalui putusan MK yang dianggap sebagai keputusan kaum tirani untuk melanggengkan kekuasaan. Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI tersebut menilai keputusan MK bukan keputusan yang dibuat secara konstitusional.

"Ini bukan urusan menang-kalah, tetapi putusan MK adalah putusan kaum tirani yang ingin merasakan kelanggengan kekuasaan tadi," kata Masinton dalam diskusi Total Politik di Jalan Wr. Jati Timur Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad, 29 Oktober 2023.

Adian Napitupulu

Adian Napitupulu menjadi sosok yang mengangkat kembali isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Lebih lanjut, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres atau TKRPP PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa persoalan Jokowi dengan PDI Perjuangan disebabkan karena tidak dikabulkannya permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Oktober 2023.

RENO EZA MAHENDRA I ADIL AL HASAN I IHSAN RELIUBUN I HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Elite PDIP Beda Pendapat Soal Hubungan dengan Jokowi, Pengamat Sebut Koordinasi Tidak Nyambung

Berita terkait

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

33 menit lalu

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

MK mengungkapkan Papua Tengah menjadi provinsi dengan permohonan sengketa pileg 2024 terbanyak dengan 26 perkara.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

1 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

2 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

3 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

3 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

4 jam lalu

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

4 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

5 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya