TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal batalnya acara diskusi yang akan dihadiri oleh bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Bandung pada pekan lalu. Dia mengingatkan agar setiap kandidat capres dan cawapres diperlakukan sama.

Cak Imin mengatakan keberpihakan kepada calon tertentu sudah tidak perlu lagi dilakukan di era demokrasi seperti saat ini. Dia menyatakan, semua pihak mesti dilakukan dengan adil. Pasalnya perlakuan tak adil itu, menurut Cak Imin, dapat menimbulkan hal yang buruk jika terus dilestarikan.

"Memilih-milih, semua di fair saja. Jadi nanti kalau ada pelarangan ini-itu malah kontraproduktif buat pemerintah," ujarnya saat ditemui di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Oktober 2023.

Diskusi yang hadirkan Anies dibatalkan Pemprov Jawa Barat

Acara diskusi yang digelar komunitas Change Indonesia batal dilaksanakan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, pada Ahad, 8 Oktober 2023. Acara itu rencananya akan menghadirkan Anies sebagai salah satu pembicara.

Juru bicara tim Anies, Billy David, menyatakan acara itu batal setelah Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat pada Jumat malam, 7 Oktober 2023. Padahal, pihak Change Indonesia sebelumnya sudah mengantongi izin.

"Baik itu izin ke instansi terkait, hal ini UPT (Unit Pelaksana Teknis) pengelola gedung di bawah Dinas Kebudayaan, dan juga izin keramaian di kepolisian. Sudah clear tidak ada masalah di keduanya," katanya saat dihubungi, Senin, 9 Oktober 2023.

Selanjutnya, ada perintah dari Pj Gubernur Jawa Barat

<!--more-->

Billy menyatakan pihaknya mendapat informasi bahwa pencabutan izin itu merupakan instruksi dari Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Alasannya, kata Billy, karena diskusi itu dianggap berafiliasi dengan kampanye Anies.

Ia pun mempertanyakan keputusan Pj Gubernur Jawa Barat tersebut. Pasalnya, relawan Ganjar Pranowo diperbolehkan untuk menggelar acara di gedung itu pada September lalu.

Billy lantas menilai ada kejanggalan dalam pembatalan izin tersebut. Pasalnya, menurut dia, acara Anies di Jawa Barat sebelumnya berlangsung lancar. Namun kali ini kata Billy dihalangi dengan pembatalan mendadak. Dia pun menyayangkan peristiwa pembatalan penggunaan gedung untuk acara Anies Baswedan ini. Ia mengatakan seharusnya pemerintah tak tebang pilih.

"Harusnya kita berharap saja semua kandidat calon presiden ataupun wakil presiden mempunyai hak yang sama untuk mengakses ruang publik. Sehingga ketika mungkin satu diizinkan, ya mestinya yang satunya diizinkan juga. Bukan yang satunya diizinkan satu yang lainnya tidak," ujarnya.

Dinas Pariwisata Jawa Barat akui batalkan izin

Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pun telah membenarkan membatalkan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat untuk acara Anies.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Benny Bachtiar mengatakan keputusan tersebut sudah sesuai dengan imbauan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 766/PL.01.6-SD/05/2023. Dia menjelaskan, dalam surat edaran itu KPU melarang pemasangan alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, termasuk fasilitas milik TNI atau Polri dan BUMN atau BUMD.

Akibat pembatalan acara diskusi Anies Baswedan ini, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dilaporkan ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat di Bandung oleh Change Indonesia.