Komisi III DPR Dukung Usul Penambahan Anggaran BNPT di 2024 Jadi Rp 511,7 Miliar

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Selasa, 5 September 2023 17:43 WIB

Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel saat memberikan keterangan pers tentang capaian pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota lintas fraksi di Komisi III DPR RI mendukung usul penambahan anggaran yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dalam rapat bersama antara Komisi III, BNPT, serta Kementerian Hukum dan HAM, Senin, 4 September 2023.

BNPT mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp46,5 miliar dari pagu anggaran 2024 yang ditetapkan Kementerian Keuangan senilai Rp465,2 miliar; sehingga total anggaran yang diajukan sebesar Rp511,7 miliar.

"Kami dari Fraksi NasDem mendukung penambahan anggaran yang diajukan ini karena memang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita juga sedang menghadapi tahun politik yang tentunya banyak hal-hal yang ada peningkatan kerawanan di situ, sehingga harus ada kerja-kerja yang lebih optimal yang bisa dilakukan oleh BNPT," kata anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufik Basari dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Selain Fraksi NasDem, dukungan juga mengalir dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil. Dia menyebut realisasi anggaran BNPT tahun 2022 sudah baik karena hampir mencapai 100 persen.

BNPT mendapat jatah sesuai dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pada 2022 senilai Rp429,4 miliar dengan realisasi serapan anggaran 2022 sebesar Rp424,6 miliar atau setara dengan 98,89 persen.

Advertising
Advertising

"Kami setuju. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh BNPT dan anggaran yang dialokasikan untuk rencana itu bisa dialokasikan dan kami juga berharap agar forum-forum yang dibentuk di tingkat provinsi dalam penanggulangan terorisme itu bisa dimaksimalkan meskipun anggarannya memang terbatas," kata Nasir.

Senada dengan itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Rudy Mas'ud juga menyatakan dukungannya terhadap pengajuan anggaran BNPT dan Kemenkumham, agar program-program kelembagaan keduanya dapat berjalan sesuai target.

"Baik Kemenkumham maupun BNPT, saya mewakili Partai Golkar sangat mendukung program anggaran ini agar dalam menyusun program anggaran kita di tahun 2024 nanti semuanya bisa achieve," kara Rudy.

Sebelumnya, berdasarkan pagu indikatif, BNPT diproyeksi mendapat anggaran Rp430 miliar pada 2024. Jumlah ini turun dari anggaran tahun 2023, yakni senilai Rp431 miliar.

BNPT kemudian mengusulkan penambahan pagu anggaran untuk tahun 2024 menjadi Rp886 miliar. Tambahan anggaran dari usulan total Rp467 miliar tersebut hanya disetujui Rp35 miliar, sehingga pagu anggaran BNPT ditetapkan sebesar Rp465,2 miliar.

Pihak BNPT menilai, penambahan anggaran diperlukan untuk pengembangan kelembagaan sebagai implikasi dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pilihan Editor: Saat Ridwan Kamil Setir Mobil Sendiri dari Bandung untuk Hadiri Pelantikan Pj Gubernur Jabar

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

51 menit lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

16 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

WNI Terasosiasi FTF Serta Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Terorisme Jadi Fokus BNPT

16 jam lalu

WNI Terasosiasi FTF Serta Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Terorisme Jadi Fokus BNPT

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Ibnu Suhaendra mengatakan, negara harus hadir melindungi WNI dari terorisme.

Baca Selengkapnya