Mahfud Md Menilai Teknologi Informasi BP2MI Dapat Meminimalisasi TPPO

Reporter

Antara

Senin, 19 Juni 2023 19:30 WIB

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara diskusi publik "Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia", di Swiss Bell Hotel Batam, Kamis pagi, 6 April 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menilai teknologi informasi yang digunakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dapat meminimalisasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Sudah ada kemajuan luar biasa dari sudut teknologi, teknologi informasi yang digunakan bisa diimbangi sekarang dengan pelaku kejahatan dengan sistem teknologi yang dipakai BP2MI," ujar Mahfud dalam kunjungannya ke kantor BP2MI di Pancoran, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.

BP2MI membangun command center sebagai wujud realisasi salah satu dari sembilan program prioritas lembaga tersebut untuk memodernisasi sistem menuju satu kesatuan data tunggal (big single data). Command center menjadi pusat kendali data dan informasi pekerja migran Indonesia (PMI) yang akurat dan terpercaya.

Mahfud berujar dalam big single data yang digunakan oleh BP2MI bisa memonitor semua pergerakan PMI di luar negeri. "Pergerakan bukan setiap hari, tapi setiap menit bisa dimonitor, misalnya ada kejadian di Saudi Arabia sekarang, untuk sekian orang bisa dilihat dari sini, ini kemampuan yang luar biasa," ucap dia.

Mahfud Md memuji perubahan Command Center BP2MI sejak dipimpin Benny Rhamdani. Menurut dia banyak transformasi perubahan, terutama dalam memberikan pelayanan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. "Sangat baik, luar biasa banyak perubahan di bawah kendali Pak Benny Rhamdani," kata dia.

Ia mengimbau kepada semua pihak ataupun instrumen negara untuk bersinergi dalam memberantas kejahatan TPPO dengan modus dipekerjakan ke luar negeri. Mahfud mengatakan apa yang dilakukan BP2MI merupakan wujud nyata dalam melindungi anak bangsa dari perdagangan orang ke luar negeri. Hal tersebut juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo

"Tinggal kita yang bersinergi, karena sebenarnya Pak Benny Rhamdani punya sudah sejak lama, tapi respons dari aparat baru beberapa pekan terakhir ini, tapi sekarang aparat baru merespons positif dan masif," ujarnya.

Mahfud berharap apa yang dilakukan BP2MI dalam memberikan pelindungan kepada PMI maupun pencegahan PMI ilegal bagian dari kejahatan TPPO perlu ditingkatkan lagi. "Langkah-langkah BP2MI ini sudah cukup, kemudian tentu di setiap institusi itu ada tikus, BP2MI ini sekarang sedang memerangi tikus-tikus yang sedang menggerogoti kabel-kabel pembangunan kita, tapi kalau kita punya sistem yang baik tikusnya mudah ditangkapi," kata Mahfud Md

Pilihan Editor: Kasus TPPO, Jumlah Tersangka Tambah Jadi 457 Orang

Berita terkait

Ditjen Imigrasi Bentuk 71 Desa Binaan di Kepri untuk Mencegah TPPO

1 hari lalu

Ditjen Imigrasi Bentuk 71 Desa Binaan di Kepri untuk Mencegah TPPO

Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk 71 desa binaan di Kepri untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Baca Selengkapnya

Ini Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya

2 hari lalu

Ini Perkiraan Gaji TKI di Jepang dan Rincian Upah Minimumnya

Berikut ini perkiraan gaji TKI di Jepang berdasarkan UMR masing-masing prefektur serta untuk pemagang. Ketahui informasinya sebelum mendaftar.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

2 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

2 hari lalu

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

6 hari lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

8 hari lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

8 hari lalu

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

8 hari lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya