TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim pemerintah sampai saat ini membiayai iuran BPJS Kesehatan untuk 96,8 juta orang. Mereka merupakan masyarakat miskin dan rentan serta masuk dalam kategori Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

"Kurang lebih 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah , termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020," kata Ma'ruf dalam sambutannya di Universal Health Care (UHC) Award 2023, di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.

Menurut Ma'ruf, subsidi tersebut penting sebagai salah satu usaha pemerintah mencapai target 98 persen masyarakat Indonesia terdaftar BPJS Kesehatan pada 2024. Saat ini, jumlah masyarakat yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih di angka 252,17 juta orang atau 90,79 persen.

"Di mana 60,39 persen peserta JKN masuk dalam PBI JKN. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan," kata Ma'ruf.

Instruksikan pemda daftarkan penduduk rentan ke BPJS

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf meminta pemerintah daerah untuk proaktif dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan. Tujuannya agar target 98 persen masyarakat terdaftar BPJS Kesehatan tercapai. Masyarakat rentan itu antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.

Selain itu, Ma'ruf meminta pemerintah daerah memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali. Selain itu, ia mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam Program JKN.

"Sesuai regulasi, seluruh pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan yang manfaatnya sudah jelas dijamin dalam Program JKN," kata Ma'ruf.

Instruksi selanjutnya, Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu. Ia turut meminta BPJS Kesehatan agar meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta.

Pilihan Editor: Ketua IPW Laporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hariej ke KPK