TEMPO.CO, Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 mengalami penurunan skor sebanyak empat poin, dengan berada di skor 34. Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah pernyataan-pernyataan yang sempat disentill oleh Luhut Binsar Pandjaitan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ucapan-ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut dinilai turut memengaruhi skor IPK Indonesia 2022.

Sejumlah ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah pembantunya di bidan hukum, di Istana Negara, Jakarta. Ucapan Luhut ini diakui berpengaruh terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Memang disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks, seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT," kata Mahfud MD saat ditemui usai rapat, Senin, 6 Februari 2022.

Luhut Pandjaitan tercacat beberapa kali berkomentar tentang sisi buruk cara KPK menciduk terduga pelaku langsung di tempat.

Berikut rangkuman beberapa pernyataan Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan yang kerap mengkritisi OTT KPK:

1. OTT KPK Tak Membuat Jera

Pada 13 April 202, Luhut Binsar Pandjaitan meilai OTT tidak membuat pelaku jera. Pasalnya, meski lembaga anti-rasuah gencar melakukan penindakan, angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi. “Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya tidak buat orang jadi kapok. Tidak juga,” kata Luhut.

2. OTT KPK Berikan Citra Buruk Indonesia

Menko Marves kembali menyebut OTT bukan upaya yang baik untuk melawan korupsi. “OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022 di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta.

3. OTT KPK Tidak Perlu Dilakukan

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa OTT KPK tidak perilu dilakukan pada Selasa, 10 Januari 2023 di Ibadah Syukur Awal Tahun Kantor Pusat HKBP yang disiarkan di Channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Luhut Binsar Pandjaitan menilai digitalisasi pengadaan APBN menjadi kunci mencegah kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

4. OTT KPK Perlu Dilawan

Pada Selasa, 17 Januari 2023, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak Kepala Daerah untuk melawan OTT KPK . Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan FOROPIMDA Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor. “Kita harus lawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat,” kata Luhut Pandjaitan, Selasa, 17 Januari 2023.

Pilihan Editor: Susi Pudjiastuti Ikut Tanggapi Pernyataan Luhut Soal OTT KPK Jelek, Berikan 10 Tanda Tanya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.