Mengaku Bukan Diintervensi, Ketua KPU Ungkap Arahan Mahfud Md soal Pemilu 2024

Editor

Amirullah

Jumat, 13 Januari 2023 13:05 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat melakukan silaturahmi dengan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) di Klenteng Kong Miao, kawasan TMII, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan Organisasi Kemasyarakatan berbasis Keagamaan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebelumnya KPU RI telah bersilaturahmi ke NU dan Muhammadiyah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya mendapatkan beberapa pesan mengenai Pemilu 2024 dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Pesan itu disampaikan Mahfud saat mereka bertemu dalam beberapa kesempatan.

"Sebagai Menkopolhukam beliau pernah menyampaikan pesan di dalam pemilu itu cara pandangnya, bagi yang kalah, KPU selalu salah," kata Hasyim di kawasan TMII, Jakarta Timur, Jumat, 13 Januari 2023.

Oleh karena itu, Mahfud berpesan agar KPU dapat menyiapkan diri menghindari tuduhan-tuduhan curang dari pihak yang merasa tak puas dengan hasil pemilu. Dalam kesempatan itu, Hasyim mewanti-wanti agar pihak yang kalah dalam pemilu dapat membuat laporan ke saluran yang tersedia.

"Bagi yang kalah itu diberikan kesempatan, saluran lapor ke Bawaslu, kalau soal keputusan pemilu dilaporkan ke MK. Itu saluran yang disiapkan selama ini untuk menyelesaikan sengketa di dalam pemilu," kata Hasyim.

Soal laporan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam gerakan Kawal Pemilu Bersih ke Komisi II DPR RI, Hasyim menyebut pihaknya menyambut baik laporan tersebut. Menurut dia, Koalisi sudah tepat melaporkan hal yang berhubungan dengan pemilu ke komisi tersebut.

Advertising
Advertising

Mahfud Jawab Tudingan Intervensi KPU

Mahfud Md mengklarifikasi kabar yang menyebutkan bahwa dirinya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengintervensi KPU untuk meloloskan partai politik peserta Pemilu 2024. Mahfud mengklaim dugaan itu disampaikan oleh mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di DPR.

"Tak ada itu, mestinya dicek dulu," kata Mahfud dalam keterangan di akun instagramnya @mohmahfudmd pada Kamis, 12 Januari 2022.

Mahfud kemudian membenarkan bahwa dirinya menghubungi Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno pada 10 November 2022. Tapi Mahfud mengklaim pembicaraan via telepon itu sama sekali bukan untuk meminta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu. "Tapi untuk meluruskan KPU," kata dia.

Waktu itu, Mahfud mengklaim dirinya menegur KPU agar berlaku profesional karena ramai beredar isu bahwa ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar di KPU. "Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal," kata Mahfud menerangkan isu yang beredar.

Untuk itulah, kata Mahfud Md, dirinya menghubungi Bernard untuk mengingatkan agar jangan menerima pesanan dari luar. Tapi kemudian, ribut-ribut tentang KPU yang tidak profesional itu benar-benar mencuat di publik. "Saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu," ujarnya.

Baca: Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

16 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

17 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

17 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

18 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

19 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

19 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

22 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya