Terpilih Lagi Jadi Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir Sampaikan 4 Poin Penting

Minggu, 20 November 2022 17:14 WIB

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terpilih 2022-2027 Haedar Nashir (kanan) dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah terpilih 2022-2027 Abdul Mu'ti (kiri) melambaikan tangan usai memberikan keterangan kepada wartawan pada acara penetapan Ketum Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 November 2022. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Solo -Haedar Nashir kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk Masa Bakti 2022-2027. Pemilihan dan penetapan Haedar itu dilaksanakan melalui Sidang Pleno VIII Muktamar Muhammadiyah yang digelar di Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ahad, 20 November 2022.

Adapun Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode yang sama juga kembali dijabat Abdul Mu'ti. Dalam konferensi persnya, Haedar mengatakan bahwa anggota PP Muhammadiyah telah bersidang dengan suasana santai tapi serius serta dari hati ke hati mengenai masa depan organisasi kemasyarakatan tersebut sebagaimana telah menjadi pembahasan dalam sidang.

"Kami yang 13 ini (anggota tetap PP Muhammadiyah) mengemban amanah kolektif kolegial dan tersistem sebagaimana karakter kepemimpinan Muhammadiyah. Saya selaku ketua umum, sebagai ketua umum hanya sejengkal didepankan, seinci ditinggikan, tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif kolegial,” ujar Haedar.

Amanat Muktamar Muhammadiyah
Haedar menguraikan beberapa poin amanat yang diberikan kepadanya dalam memimpin Muhammadiyah ke depan.Pertama, PP Muhammadiyah diberi amanat menjalankan program Muktamar Muhammadiyah yang arahnya pada proses transformasi dinamis di masa depan, baik program umum maupun bidang yang arahnya Muhammadiyah unggul berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.

"Kedua, PP Muhammadiyah mengemban tugas menyosialisasikan serta menjadikan pandangan Islam Berkemajuan dalam risalah Islam berkemajuan untuk terus didialogkan dengan berbagai kalangan di dalam dan luar negeri," tuturnya.

Menurutnya, hal itu bertujuan agar pandangan Islam yang maju dan membawa rahmat kepada semesta alam jadi alam pikiran yang menyebar dan meluas serta terimplementasi dengan baik di persyarikatan, Islam yang membangun optimisme, serta Islam yang menghadirkan kemajuan hidup seluruh masyarakat bangsa, negara dan kemanusiaan global.

"Ketiga, PP Muhammadiyah memiliki mandat untuk terus mendiskusikan berbagai pihak mengenai isu-isu strategis keumatan kebangsaan dan kemanusiaan universal sesuai porsi dan bidangnya," kata Haedar.

Sehingga, tutur dia, hasil muktamar ini akan terus dijadikan masukan masukan penting bagi berbagai pihak, baik mulai dari pemerintah, DPR, lembaga auxiliary, TNI, Polri, dan komponen bangsa lain bahkan dunia internasional.

Terakhir, kepemimpinan PP Muhammadiyah merupakan satu mata rantai terstruktur dengan pimpinan wilayah, daerah, cabang anting bahkan istimewa di luar negeri. "Maka kepemimpinan kami ke depan harus mampu mendinamisasi seluruh gerakan kepemimpinan secara nasional yang insya Allah setelah Muktamar ini akan diikuti musyawarah wilayah, daerah, cabang dan ranting yang telah kita jadwal sedemikian rupa sehingga dalam tiga bulan ke depan semua permusyawaratan sudah selesai,” kata Haedar.

Dengan demikian, ujar dia, dapat memberi peluang bagi PP Muhammadiyah untuk bersama-sama secara nasional menjalankan program yang telah diputuskan di Muktamar Muhammadiyah ke-48.

Baca Juga: Haedar Nashir Terpilih sebagai Ketum PP Muhammadiyah 2022-2027

Berita terkait

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

7 jam lalu

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.

Baca Selengkapnya

Catat, Ini Perkiraan Hari Raya Idul Fitri 2025 Versi Pemerintah

1 hari lalu

Catat, Ini Perkiraan Hari Raya Idul Fitri 2025 Versi Pemerintah

Kapan hari raya Idul Fitri 2025? Berikut ini perkiraannya versi pemerintah dan Muhammadiyah.

Baca Selengkapnya

Kisah Inspiratif Calon Guru Besar Unpam dan Peniadaan UN Dikaji Kembali di Top 3 Tekno

3 hari lalu

Kisah Inspiratif Calon Guru Besar Unpam dan Peniadaan UN Dikaji Kembali di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno pada Sabtu pagi ini, 2 November 2024, masih dipuncaki artikel terpopuler pada Jumat pagi berisi antara lain kisah inspiratif dari Unpam.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Penghapusan Ujian Nasional, Kini UN Dikabarkan Siap Berlaku Kembali

4 hari lalu

Kilas Balik Penghapusan Ujian Nasional, Kini UN Dikabarkan Siap Berlaku Kembali

Pendidikan sekolah dasar dan menengah diwacanakan akan kembali menerapkan Ujian Nasional (UN). Ini alasannya dulu dihapuskan.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

4 hari lalu

Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

Ini Mata Pelajaran yang Dulu Diujikan di Ujian Nasional dari SD Hingga SMA Sederajat

4 hari lalu

Ini Mata Pelajaran yang Dulu Diujikan di Ujian Nasional dari SD Hingga SMA Sederajat

Abdul Mu'ti berencana memberlakukan kembali Ujian Nasional. Berikut sejumlah mata pelajaran yang diujikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA/Sederajat.

Baca Selengkapnya

DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

5 hari lalu

DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

DPR beri kesempatan pembahasan lebih lanjut soal rencana Mendikdasmen Abdul Mu'ti menerapkan kembali kebijakan ujian nasional.

Baca Selengkapnya

PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

5 hari lalu

PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

PSGI menilai pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu'ti berpotensi mendiskriminasi guru swasta.

Baca Selengkapnya

PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

5 hari lalu

PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

6 hari lalu

Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.

Baca Selengkapnya