Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Editor

Amirullah

image-gnews
Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Pra-sekolah dasar itu sebenarnya membangun kesiapan belajar,” kata Direktur Eksekutif PSPK, Nisa Felicia, saat ditemui di forum diskusi yang digelar PSPK di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kesiapan belajar, menurut Nisa, bukan semata-mata soal membaca, menulis, dan berhitung (calistung), melainkan soal mempersiapkan anak untuk untuk menghadapi lingkungan baru di satuan pendidikan.

Menurut dia, pendidikan prasekolah bisa mempersiapkan anak untuk bertemu orang-orang baru, belajar menerima instruksi dari pihak lain yang bukan orangtua, belajar mengikuti aturan, serta menstimulasi keinginan untuk berpikir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sehingga, Nisa menilai, mengembangkan kemampuan calistung tidak seharusnya menjadi tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini. “(Kalau terlalu fokus calistung) akhirnya tidak ada kegiatan bermain yang sebenarnya sangat penting buat anak usia dini,” ujar dia. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun, terutama pada jenjang PAUD. “Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah, itu akan menjadi perhatian,” ucap Abdul Mu’ti kepada awak media dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Prabowo Subianto Bayar Retret Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi, Ini Artinya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

2 jam lalu

Ilustrasi guru sedang berdiskusi dengan siswa sekolah.
PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

PSGI menilai pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu'ti berpotensi mendiskriminasi guru swasta.


PSPK Sebut Akan Ada Kemunduran jika Ujian Nasional Dikembalikan

6 jam lalu

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1  Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin 16 Maret 2020. Nantinya, Nadiem berharap sekolah-sekolah dapat menerapkan ujian secara online untuk para siswa, atau juga bisa menentukan kelulusan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan dari masing-masing sekolah. ANTARA FOTO/Anindira Kintara
PSPK Sebut Akan Ada Kemunduran jika Ujian Nasional Dikembalikan

PSPK menilai kembalinya Ujian Nasional akan menjadi kemunduran bagi pendidikan.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

1 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

1 hari lalu

Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Doleek, kedua dari kanan, meresmikan Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa, 29 Oktober 2024 (TEMPO/Shinta Maharani)
Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

Kedutaan Besar Republik Cek membuka Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di UGM untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan budaya.


Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

1 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.


Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

1 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

Hetifah mengatakan rencana pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun mendapat dukungan dari Komisi X DPR.


Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

1 hari lalu

Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia dan Perwakilan Provinsi Kaluga, Rusia, menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha Indonesia di The Plaza Office Tower, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

Provinsi Kaluga, Rusia, mendorong kerja sama ekonomi dengan Indonesia.


Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

1 hari lalu

Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan saat ini rencana implementasi wajib belajar 13 tahun belum memiliki payung hukum


JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

1 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah terlalu muluk-muluk.


JPPI Pertanyakan Kajian Pemerintah yang Ingin Kenalkan Matematika Sejak TK

1 hari lalu

Sejumlah siswa taman kanak-kanak mengikuti gerak lagu bermain gembira massal di Alun-alun Pancasila, Salaiga, Jawa Tengah, Kamis 2 Mei 2024. Sebanyak 2.500 siswa taman kanak-kanak mengikuti gerak lagu bermain gembira secara massal untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
JPPI Pertanyakan Kajian Pemerintah yang Ingin Kenalkan Matematika Sejak TK

JPPI mempertanyakan rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenalkan matematika sejak TK.