Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Haedar Nashir Dikukuhkan sebagai Guru Besar UMY

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir saat meresmikan Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Masjid At-Tanwir mempunyai moto Ramah Lingkungan & Berkemajuan. TEMPO/Subekti.
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir saat meresmikan Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Masjid At-Tanwir mempunyai moto Ramah Lingkungan & Berkemajuan. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO. CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Kamis 12 Desember 2019.

Dalam pengukuhan itu hadir sejumlah tokoh dan menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, cendekiawan Ahmad 'Buya' Syafii Maarif, Ketum PAN Zulkifli Hasan, politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, eks Menteri Pertahanan Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.

Sedangkan dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Dalam pidato pengukuhannya Haedar Nashir menyoroti soal radikalisme yang dikemas dalam tema besar Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan dengan Perspektif Sosiologi.

Awal pidatonya Haedar mengungkapkan Indonesia dalam kurun terakhir seakan berada dalam darurat “radikal” dan “radikalisme”.

"Radikalisme dan khususnya terorisme menjadi isu dan agenda penanggulangan utama. Narasi waspada kaum “jihadis”, “khilafah”, “wahabi”, dan lain-lain disertai berbagai kebijakan deradikasasi meluas di ruang publik," ujarnya.

Haedar menambahkan isu tentang masjid, kampus, BUMN, majelis taklim, dan bahkan lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) terpapar radikalisme demikian kuat dan terbuka di ruang publik yang menimbulkan kontroversi nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Haedar mengutip, jika konsep radikal dikaitkan dengan apa yang oleh Taspinar (2015) disebut “violent movements” (gerakan kekerasan) seperti dalam berbagai kasus bom teror, penyerangan fisik, dan segala aksi atau tindakan kekerasan di Indonesia maka dapat dipahami sebagai pandangan dan kenyataan yang objektif.

Radikalisme agama, ujarnya, termasuk di sebagian kecil kelompok umat Islam pun tentu merupakan fakta sosial yang nyata.

Dalam posisi yang demikian, Haedar melanjutkan, baik pemerintah maupun banyak komponen bangsa berkomitmen untuk bersama menolak segala bentuk paham dan tindakan radikal atau radikalisme yang bermuara pada kekerasan, makar, dan merusak kehidupan manusia dan lingkungannya yang Tuhan sendiri melarang tegas karena masuk dalam tindakan “fasad fil-ardl” atau merusak di muka bumi.

"Radikalisme agama memang terjadi dalam kehidupan, sebagaimana radikalisme lainnya di belahan bumi manapun. Stigma radikalisme Islam itu begitu kuat dan kadang bersentuhan dengan Islamophobia, yang akarnya kompleks," ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan PP Muhammadiyah dan PBNU kepada Prabowo-Gibran

15 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandatangani naskah berita acara dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Harapan PP Muhammadiyah dan PBNU kepada Prabowo-Gibran

PP Muhammadiyah berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan dengan Asta Cita.


Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

32 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

Baik PP Muhammadiyah maupun PBNU menyerahkan pilihan menteri di kabinet Prabowo mendatang kepada presiden terpilih.


Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

55 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kemeja hijau) saat menemui pasangan calon walikota-walikota Yogya Afnan Hadikusumo-Singgih Rahardjo di Kantor PP Muhannadiyah Selasa 10 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tak mempermasalahkan sejumlah kadernya turut bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini


Muhadjir Effendy Memimpin Tim Khusus Kelola Usaha Tambang Muhammadiyah, Profil Menko PMK

5 Agustus 2024

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Muhadjir Effendy Memimpin Tim Khusus Kelola Usaha Tambang Muhammadiyah, Profil Menko PMK

Muhadjir Effendy dipilih sebagai pemimpin bisnis tambang baru milik Muhammadiyah. Ia sebelumnya telah dikenal kuat di organisasi Islam tersebut.


Sosok Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Tak Sepakat Izin Tambang dari Pemerintah

1 Agustus 2024

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sosok Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Tak Sepakat Izin Tambang dari Pemerintah

Ketua PP Muhammadiyah dan mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas dikenal penentang paling keras terhadap tawaran izin tambang dari pemerintah.


Sikap Fraksi PAN DPR atas Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang

31 Juli 2024

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sikap Fraksi PAN DPR atas Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang

Fraksi PAN DPR menilai wajar Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari pemerintah.


Muhammadiyah Menerima Tawaran Mengelola Tambang hingga Soal Fatwa Pertambangan

31 Juli 2024

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Muhammadiyah Menerima Tawaran Mengelola Tambang hingga Soal Fatwa Pertambangan

PP Muhammadiyah telah menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menerima tawaran mengelola izin usaha pertambangan (IUP)


Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang akan Gunakan Model Not For Profit, Apa Maksudnya?

29 Juli 2024

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membeberkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang di Yogyakarta Minggu, 28 Juli 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang akan Gunakan Model Not For Profit, Apa Maksudnya?

PP Muhammadiyah memutuskan terima izin tambang yang ditawarkan pemerintah kepada ormas keagamaan lantaran tidak berorientasi pada profit. Apa artinya?


Kecewa Kader Setelah Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas

29 Juli 2024

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membeberkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang di Yogyakarta Minggu, 28 Juli 2204. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kecewa Kader Setelah Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas

Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah menerima izin tambang ormas keagamaan dari pemerintah tak serta merta diterima oleh para kadernya.


Peringatan Tahun Baru Islam, Ketua Umum PP Muhammadiyah Beberkan Sejarah

8 Juli 2024

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Dok.istimewa.
Peringatan Tahun Baru Islam, Ketua Umum PP Muhammadiyah Beberkan Sejarah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan makna perpindahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Yasrib.