TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hari ini melantik Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh. Pada kesempatan itu Tito meminta Marzuki melaksanakan lima poin penting.

"Pertama, meminta Pj Gubernur Aceh menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab," kata Tito Karnavian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022.

Kedua, selaku pj gubernur yang juga wakil pemerintah pusat, Achmad Marzuki mengoordinasikan program pembangunan daerah yang sejalan dengan pembangunan nasional. Upaya tersebut untuk mempercepat laju pembangunan guna menyejahterakan masyarakat Aceh.

Ketiga, sesegera mungkin membangun hubungan dan komunikasi yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, termasuk kepada Paduka Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Syar'iyah, DPRA, segenap forkopimda, serta seluruh tokoh masyarakat, terutama alim ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan sebagainya.

Keempat, Achmad Marzuki turut memprioritaskan program penanganan pandemi COVID-19. Meskipun saat ini kondisinya cenderung melandai, menurut Tito, pandemi belum selesai.

Untuk itu, Mendagri berpesan agar pemulihan ekonomi pascapandemi dapat segera dipacu. Caranya melalui percepatan realisasi belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dikatakan pula bahwa upaya itu juga agar ditopang dengan hidupkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), utamanya melalui penggunaan produk dalam negeri. Terlebih lagi UMKM merupakan sektor riil yang menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi, termasuk Provinsi Aceh.

Selain itu, Mendagri juga meminta Pj Gubernur Aceh untuk melakukan upaya dalam mengurangi angka kemiskinan serta menjalankan program-program lainnya.

Berikutnya yang kelima, Achmad Marzuki diminta untuk terus perkuat sumber daya manusia (SDM) di Aceh agar makin unggul, kreatif, dan inovatif.

Meski Provinsi Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), kata Mendagri, penguatan SDM tetap perlu diutamakan.

Dengan demikian, modal kekayaan SDA di Aceh dapat dikelola dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.

"Untuk itu, saya minta fokus betul pada program pendidikan dan kesehatan agar rakyat Aceh miliki sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, miliki keterampilan, serta sehat," ujar Mendagri.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil memprotes penetapan Mayor Jenderal (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh. Mereka kecewa karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lebih memilih calon berlatar belakang militer ketimbang dua nama calon lainnya yang diusulkan DPR Aceh.

"Ini merupakan langkah yang tidak tepat," demikian bunyi pernyataan sikap organisasi seperti KontraS, Perludem, hingga ICW, pada Selasa, 5 Juli 2022.

Organisasi sipil menilai pengangkatan Achmad menunjukkan latar belakang militer masih dijadikan pertimbangan untuk mengisi jabatan sipil. Mereka menilai hal ini tidak berdasarkan pada prinsip merit sistem yang menghendaki penempatan posisi pada jabatan publik harus diisi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

Baca juga: Mendagri Lantik Mayjen TNI Purn Achmad Mazuki Jadi Pj Gubernur Aceh