Partai Demokrat Targetkan 15 Persen Kursi DPR, Pengamat: Kelihatannya Berat

Reporter

M. Faiz Zaki

Editor

Febriyan

Minggu, 22 Mei 2022 12:54 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melantik pengurus DPD Jawa Timur, Jumat, 22 April 2022. dok. Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai target Partai Demokrat untuk mendapatkan 15 persen kursi DPR RI pada Pemilu 2024 cukup berat. Sebab jejak masa lalu kadernya yang tersandung korupsi juga mempengaruhi.

“Namun kelihatannya berat untuk mencapai target 15 persen. Suara PD (Partai Demokrat) mungkin saja akan naik, karena mereka menjadi partai oposisi. Tapi untuk mencapai 15 persen tetap berat,” katanya saat dihubungi, Minggu, 22 Mei 2022.

Ujang menilai, kasus korupsi yang mendera sejumlah kader Demokrat di masa lalu berdampak pada citra partai selama ini. Hal itu, menurut dia, terlihat jelas pada Pemilu 2014 dimana Demokrat masih kesulitan mermaih 10 persen suara.

“Jadi jejak korupsi kadernya di masa lalu, membuat PD tersandera oleh pemilih,” tuturnya.

Sejumlah kasus korupsi memang sempat mendera partai berlambang bintang Mercy itu. Mulai dari mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, hingga anggota DPR RI Angelina Sondakh terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek Wisma Atlet Hambalang, Sentul, hingga Wisma Atlet Jakabaring, Palembang.

Advertising
Advertising

Meski begitu, Ujang berpendapat suara Demokrat pada Pemilu 2024 masih bisa meningkat. Hal itu, menurut dia, tergantung dari kerja keras seluruh calon legislatif dan para kader partai tersebut.

“Namanya juga target jadi harus tinggi, soal hasilnya nanti apakah sesuai target atau tidak ya harus terima,” ujarnya.

Sedangkan untuk partai pesaing yang saat ini berkuasa, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ujang menilai mereka sudah belajar dari kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat. Karena PDIP dinilai bisa menyeimbangkan isu yang sedang didukung oleh publik, seperti menolak Presiden Joko Widodo tiga periode.

“Banyak kader PDIP tersandung kasus korupsi dan itu membuat PDIP tercoreng citranya. Namun PDIP masih bisa mem-balancing kasus korupsi, dengan cara mengangkat isi yang didukung publik,” katanya.

Sejumlah kader PDI Perjuangan juga memang tak lepas dari kasus korupsi pada periode kali ini. Menteri Sosial Juliari Batubara tersandung kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 dan telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada tahun lalu.

Selain itu, masih ada juga kasus suap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang menjerat kader partai banteng, Harun Masiku. Harun hingga saat ini bahkan masih berstatus buronan KPK.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan ingin mengembalikan kejayaan mereka seperti pada Pemilu 2009. Wakil Ketua Umum Benny K Harman menyatakan mereka mematok angka 15 persen atau sekitar 90 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.

Baca: Partai Demokrat Beri Sinyal Pujian ke Jokowi Soal Penanganan Covid-19

Berita terkait

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

16 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

17 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

20 jam lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

2 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

3 hari lalu

Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

Kabar Atalia Praratya mundur dari pemilihan Wali Kota Bandung dibantah Waketum Golkar. Ini profil istri Ridwan Kamil tersebut.

Baca Selengkapnya

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

3 hari lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

3 hari lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

3 hari lalu

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

4 hari lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya